Ahad 15 Oct 2023 11:29 WIB

Sri Mulyani: Posisi Indonesia Strategis di Tengah Tensi Geopolitik

Pemerintah melakukan kebijakan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah.

Rep: Novita Intan/ Red: Fernan Rahadi
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan pemaparan dalam konferensi pers APBN KiTa edisi September 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu (20/9/2023).
Foto: ANTARA/Imamatul Silfia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan pemaparan dalam konferensi pers APBN KiTa edisi September 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu (20/9/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Memasuki hari ketiga rangkaian Annual Meetings World Bank dan IMF 2023 di Maroko pada Jumat (13/10/2023), Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan saat ini pemerintah fokus melakukan perbaikan dan penguatan fondasi ekonomi di tengah gejolak peningkatan tensi geopolitik.

"Berbagai langkah penguatan fondasi ekonomi terus dilakukan pemerintah di tengah situasi sulit dan penuh ketidakpastian ini," ujarnya dalam keterangan resmi, Ahad (15/10/2023).

Baca Juga

Dia menjelaskan peningkatan tensi geopolitik dalam beberapa waktu terakhir akan menimbulkan situasi ketidakpastian dan memengaruhi proyeksi ekonomi ke depan. Namun demikian, di tengah situasi global yang dinamis, menurutnya Indonesia justru punya posisi sangat strategis.

"Negara kita kaya akan sumber daya alam termasuk mineral yang banyak dibutuhkan era pesatnya industri baterai dan kendaraan listrik," jelasnya.

Maka itu, dalam konteks perdagangan global, Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemerintah melakukan kebijakan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan memperkuat keseimbangan eksternal Indonesia.

"Saat ini kita fokus memperbaiki dan memperkuat struktur ekonomi salah satunya melalui kebijakan hilirisasi dengan membangun lebih banyak smelter yang akan meningkatkan nilai tambah dan memperkuat keseimbangan eksternal kita," ucapnya.

Sri Mulyani menyebut upaya memperkuat fundamental ekonomi juga dilakukan pemerintah melalui penerapan omnibus law dan perbaikan lembaga keuangan, pasar saham, serta inovasi pembukaan bursa karbon.

"Penerapan omnibus law (UU HPP, HKPD, P2SK dsb) ditambah perbaikan sektor bank, lembaga keuangan non-bank, dana pensiun, pasar saham, termasuk yang terbaru yakni bursa karbon menjadi upaya kita dalam memperkuat fundamental ekonomi Indonesia," ucapnya. 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement