Selasa 17 Oct 2023 17:03 WIB

Khofifah Ajak Warga Jatim Tinggalkan Politik Identitas dan Ujaran Kebencian

Sinergitas dengan aparat penegak hukum penting dalam upaya menyukseskan Pemilu 2024.

Rep: Dadang Kurnia/ Red: Fernan Rahadi
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat diwawancarai wartawan usai menghadiri acara Harlah Muslimat NU ke-77 di Masjid Raya Al Jabbar, Kota Bandung, Sabtu (13/5/2023).
Foto: Republika/Arie Lukihardianti
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat diwawancarai wartawan usai menghadiri acara Harlah Muslimat NU ke-77 di Masjid Raya Al Jabbar, Kota Bandung, Sabtu (13/5/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh masyarakat Jatim turut serta mewujudkan Pemilu damai 2024. Ia pun berharap agar politik identitas yang mengarah pada ujaran kebencian tidak digunakan dalam pesta demokrasi mendatang.

"Pemilu harus kita sukseskan bersama-sama. Untuk itu kami berharap pesta demokrasi berlangsung secara lancar, aman, dan kondusif," kata Khofifah usai Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Semeru 2023-2024 di Lapangan Makodam V Brawijaya Surabaya, Selasa (17/10/2023).

 

Berdasarkan data BPS dan hasil sensus penduduk 2020, total penduduk Jatim mencapai 40,67 juta jiwa. Pada Pemilu 2024, jumlah pemilih tetap di Jawa Timur sejumlah 31,402 juta pemilih. Dengan jumlah pemilih yang cukup besar itu, kata Khofifah, sangat perlu langkah preventif serta mitigatif untuk menjaga kondusivitas di Jatim.

 

Khofifah juga berpesan kepada masyarakat untuk menyaring informasi yang beredar secara detail. Agar isu-isu SARA, berita hoaks, serta provokasi bisa teredam. "Jangan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Karena bisa jadi informasi yang kita sebar justru memicu pertikaian yang merusak kerukunan kita sebagai warga bangsa," ujarnya.

 

Khofifah mengatakan, sinergitas dengan aparat penegak hukum juga menjadi penting dalam upaya menyukseskan Pemilu 2024. Utamanya, untuk pengendalian massa pendukung partai serta mendukung tindakan tegas dari aparat jika terbukti mengganggu kelancaran dan kedamaian Pemilu.

 

"Keamanan dan ketertiban masyarakat harus kondusif. Harapannya para simpatisan juga turut menjaga kondusivitas pada lingkungan bermasyarakat. Hindari menyebarkan politik identitas yang mengarah pada ujaran kebencian," kata Khofifah.

 

Khofifah juga berharap, sengketa yang terjadi pada Pemilu 2024 harus ditindaklanjuti sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Diharapkan, semua sengketa Pemilu bisa diselesaikan secara adil dan penuh transparansi.

 

"Pemilu ini bertujuan mencari pemimpin bersama bukan mencari musuh. Jadi perlu untuk menjaga keamanan dan kedamaian demi kebaikan bersama," kata dia.

 

Dalam kesempatan ini juga turut dilakukan penandatanganan deklarasi pemilu damai yang dilakukan oleh Forkopimda Jatim, Penyelenggara Pemilu serta perwakilan 18 partai politik peserta pemilu. Selain itu juga turut dilakukan peragaan Simulasi Sistem Pengamanan Kota (SISPAMKOTA) dalam rangka pengamanan Pemilu 2024.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement