Senin 23 Oct 2023 21:20 WIB

Pj Gubernur Jateng Minta Pantauan Harga Bahan Pokok Dilaporkan Harian

Komoditas pangan yang berandil besar dalam inflasi adalah beras dan gula pasir.

Rep: Bowo Pribadi/ Red: Yusuf Assidiq
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (Purn)  Nana Sudjana (kiri)
Foto: dok.Humas Prov.Jateng
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (Purn) Nana Sudjana (kiri)

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG— Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan terus memantau harga kebutuhan pokok di tengah masyarakat, terutama harga komoditas strategis yang jamak menjadi penyebab terjadinya inflasi.

Pemantauan dan monitoring ini dilakukan guna mengetahui dinamika harga komoditas utama kebutuhan sehari-hari yang terjadi di tengah masyarakat.  

“Tim di lapangan saya minta untuk terus memantau harga bahan kebutuhan pokok masyarakat di pasar,” ungkap Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri (secara daring) di Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Senin (23/10).

Pemantauan harus dilakukan secara kontinyu guna mengetahui perkembangan harga komoditas pokok yang memiliki andil terhadap terjadinya inflasi.

 

Terlebih di Jateng masih ada enam kabupaten/kota yang pada  September 2023 mencatatkan angka inflasi yang melampaui rata-rata inflasi nasional maupun provinsi. “Saya minta perkembangannya dilaporkan setiap hari,” jelas dia.

Berdasarkan data  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), lanjutnya, masih ada sekitar 65 pemerintah daerah yang menjadi sorotan tentang kepatuhan menyampaikan laporan harian pekan ke-III Oktober 2023.

Di antara ke-65 daerah yang dimaksud salah satunya Kabupaten Kendal di Jateng. Maka ia juga meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal bisa melaporkan seecara disiplin seperti halnya daerah lain di Jateng.

Sebab, laporan harian tersebut digunakan sebagai acuan sekaligus juga pertimbangan dalam mengambil langkah strategis dan pengambilan kebijakan terkait dengan penanganan dan pengendalian inflasi.

Sebelumnya, pj gubernur juga sudah memberikan arahan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengoptimalkan pelaksanaan sembilan langkah konkret arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) atas upaya penanganan inflasi daerah.

Juga melakukan pencermatan kembali terhadap anggaran (tagging) inflasi pada APBD kabupaten/kota, mengoptimalkan perencanaan anggaran tahun berjalan sehingga tidak menumpuk di akhir tahun.

Termasuk melakukan pencermatan dalam inputing data harga harian pada laman Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendagri.

Arahan lainnya adalah perlunya melakukan terobosan-terobosan baru dalam upaya percepatan pengendalian harga beras Jateng, melakukan pemanfaatan lahan kosong untuk ditanami pangan lainnya, memperkuat sinergi TPID dengan instansi vertikal dan atau antar daerah.

Hingga kini, komoditas pangan yang berandil besar dalam inflasi daerah adalah beras dan gula pasir. Harga beras di tingkat konsumen di wilayah Kota Semarang bahkan sempat menyentuh  Rp 16 ribu per kilogram.

Sehingga pemprov harus mengambil langkah strategis guna membantu menstabilkan harga, baik melalui penyaluran beras cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) dengan sasaran masyarakat miskin.

“Selain itu, juga melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digulirkan di 35 kabupaten/kota serta Gerakan BUMD Peduli Inflasi di 17 wilayah dengan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi,” kata dia.

 

Yuk gabung diskusi sepak bola di sini ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement