REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul masih melakukan evaluasi dan analisis sekolah-sekolah dasar yang nantinya di-regrouping. Regrouping adalah penyatuan dua unit sekolah atau lebih yang memiliki jumlah murid kurang.
Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul Isdarmoko menjelaskan pihaknya masih melakukan evaluasi dan analisis sekolah yang akan di-regrouping.
"Ada beberapa pertimbangan untuk regrouping, kalau data memang saat ini yang jumlahnya kurang dari 10 per sekolah. Memang ada yang muridnya kurang, minim, maksimal 60 itu yang kita prioritaskan," jelas Isdarmoko kepada Republika, Kamis (30/11/2023).
Tidak hanya jumlah murid yang kurang dari 10 orang, ada beberapa pertimbangan lain dalam melakukan regrouping sekolah. Di antaranya kelangkaan dan jarak sekolah yang dapat ditempuh murid-murid.
"Kalau jaraknya jauh apalagi lintas kabupaten itu barangkali jadi pertimbangan juga," ujarnya.
Berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, data sekolah yang perlu di-regrouping akan disampaikan ke sekretaris daerah dan bupati Bantul. Kemudian akan ada komunikasi dengan masyarakat setempat.
"Jangan sampai terjadi kekacauan karena regrouping, kita sampaikan kondisinya tidak optimal kalau tidak diregroup, semua dilakukan secara persuasif," imbuh dia.
Untuk sekolah yang akan di-regrouping wilayahnya menyebar di seluruh Bantul. Dengan upaya penyatuan unit-unit sekolah tersebut, harapannya pemkab dapat memberikan layanan yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dasar negeri.
Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Bantul mencatat, saat ini terdapat sebanyak 281 SD negeri. Meski ada rencana regrouping, pemkab telah menargetkan penambahan jumlah SD negeri.
Target pada 2025 ada 278 SD negeri, pada 2030 ada 276 SD negeri, pada 2035 ada 273 SD negeri, pada 2040 ada 270 SD, dan pada 2045 ada 268 SD negeri.
Kepala Bappeda Bantul, Fenty Yusdayati menjelaskan, penyebab kurangnya jumlah siswa di SD negeri dikarenakan banyaknya sekolah swasta yang dinilai lebih menarik minat calon peserta didik.
"Saat ini banyak SD swasta premium yang lebih digemari. Nah kita negeri jangan kalah juga, tentunya dengan mutu ditingkatkan, kelas kosong tadi kalau jaraknya lebih jauh kenapa tidak didekatkan (regrouping) saja," jelasnya.
Fenty mengakui kalau permasalahan kualitas di sekolah negeri yang dinilai masih kurang dibandingkan sekolah swasta. Untuk itu, rencana penggabungan juga disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) tenaga pendidik dan fasilitas sekolah.
Bappeda Bantul mencatat, saat ini ada 86 SD swasta di Bantul, dan diperkirakan jumlah tersebut akan meningkat hingga ada 87 SD swasta pada 2030, 88 SD swasta pada 2035, 89 SD swasta pada 2040, dan 90 SD swasta pada 2045.
"Kenyataannya orang kembali ke swasta juga, negerinya jadi kurang siswa. Sekolah juga harus bersaing yang mutu tadi, untuk menampung yang kurang mampu," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
