REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya sinergi peran antara pemimpin formal maupun informal untuk mensukseskan Pemilu 2024. Pemimpin informal yang dimaksud meliputi tokoh agama maupun tokoh masyarakat.
"Sehingga bisa mewujudkan pemilu yang aman, damai, nyaman, kondusif, dan demokratis, baik saat pilpres, pileg, maupun pilkada serentak," kata Khofifah, Selasa (12/12/2023).
Khofifah kembali menegaskan, semua pihak harus bersinergi dan berkolaborasi, serta membangun kewaspadaan bersama untuk menyukseskan Pemilu 2024. Pihaknya juga telah menggelar rapat koordinasi dengan Forkopimda hingga jajaran kecamatan untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan pemilu.
Khofifah mengingatkan, Pemilu 2024 mendatang pelaksanaannya bertepatan dengan peringatan Hari Valentine. Di mana perayaan itu kerap kali dijadikan milenial untuk melakukan kegiatan pribadi.
Untuk itu, sinergitas sangat diperlukan untuk mengajak para milenial sebagai pemilih suara terbanyak, untuk bisa menggunakan hak pilihnya. "Jangan sampai para milenial ini mengendurkan hak pilih mereka. Karena, mereka merupakan pemilih suara terbanyak," ujarnya.
Lebih lanjut, Khofifah meminta jajaran KPU, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, hingga segenap penyelenggara pemilu agar menjaga dan meningkatkan kualitas pemilu. KPU, kata Khofifah, agar selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu yang memang politis.
"Seluruh aparat negara harus mendukung kelancaran proses produksi dan distribusi logistik sampai ke TPS. Terutama logistik utama berupa surat suara, formulir pemungutan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara," jelasnya.
Khofifah juga menyampaikan, penyelenggaraan pemilu harus didukung dengan hubungan harmonis oleh Forkopimda. Karena, kata dia, banyak pj bupati/wali kota baru dan banyak pihak yang telah rotasi jabatan, yang menurutnya perlu penguatan silaturahim lebih masif satu dengan lainnya.
"Jika ada masalah tolong segera dibicarakan, hubungan harmonis seperti itu sangat mempengaruhi tensi di daerah. Pastikan semua rukun, karena jika salah satu tidak rukun, akan menjadi masalah besar saat menangani sebuah masalah,” kata dia.
Khofifah juga menyampaikan beberapa isu strategis terkait pelaksanaan pemilu. Yaitu regulasi, penyelenggara, peserta, pemilih, logistik dan tahapan pelaksanaan (kampanye, masa tenang dan pemungutan suara, penetapan calon terpilih).
"Kalau semua sudah sampai KPU insya Allah sudah aman. Tapi biasanya saat sampai di PPK ini rawan terjadi sengketa (dispute). Oleh karena itu kewaspadaan ini harus dibangun sekuat mungkin," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
