REPUBLIKA.CO.ID, KIEV — Ulama Muslim Ukraina, Sheikh Said Ismagilov, mengungkapkan bahwa hingga saat ini Rusia terus secara sistematis menekan hak asasi minoritas Muslim yang tinggal di Semenanjung Krimea melalui penangkapan, penyiksaan dan intimidasi, yang ditutup-tutupi melalui propaganda terstruktur.
"Rusia tidak hanya menyasar umat Islam yang menjalankan ibadahnya, termasuk penangkapan ulama, Rusia juga menghalangi anak-anak kita belajar secara tradisional dengan membubarkan pesantren," kata Said Ismagilov kepada delegasi masyarakat sipil Indonesia, Senin (11/12/2023).
Delegasi masyarakat sipil Indonesia terdiri dari KH Arif Fahrudin (Wakil Sekjen MUI Pusat Bidang Ukhuwah Islamiyah), H Mokhamad Mahdum (Wakil Ketua BAZNAS RI), Yanuardi Syukur (Manajer Harian Komisi Hubungan Luar Negeri MUI Pusat), Moses Caesar Assa (Ahli Komisi 1 DPR RI ), Radityo Dharmaputra (Dosen Universitas Airlangga Surabaya) dan DR Algooth Putranto (Dosen Universitas Pembangunan Jaya).
Dalam pertemuan tersebut, Said Ismagilov, ulama yang juga bertugas secara sukarela sebagai prajurit pertahanan udara, meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dialami delegasi masyarakat sipil Indonesia akibat serangan rudal dan drone yang dilakukan Rusia pada tengah malam.
Serangan balistik Rusia yang menargetkan Kyiv pada Senin subuh membuat delegasi masyarakat sipil Indonesia berlarian ke tempat perlindungan serangan bom (bomb shelter) di bawah hotel mereka sampai sirene peringatan serangan udara berakhir.
KH Arif Fahrudin menilai ‘sambutan’ pihak Rusia terhadap delegasi masyarakat sipil Indonesia secara jelas menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat Ukraina yang tidak tenang. Dia tidak mampu membayangkan kondisi sesama Muslim di Krimea.
Setelah rezim Komunis Uni Soviet runtuh tahun 1991, wilayah Krimea menjadi bagian dari Ukraina. Pada tahun 2014, intervensi militer Rusia dilakukan terhadap Republik Otonom Krimea dan Kota Sevastopol pada bulan Maret 2014.
Invasi tersebut dilanjutkan dengan diadakannya referendum sepihak yang menghasilkan keputusan bergabungnya wilayah tersebut dengan Rusia. Komunitas Muslim Tatar Krimea merupakan pihak yang menentang referendum tersebut karena di masa Uni Soviet terus menerus menjadi sasaran penindasan.
Perwakilan Tetap Presiden Ukraina di Republik Otonomi Krimea Tamila Tasheva menuturkan Muslim Krimea sebagai minoritas menentang pendudukan tersebut namun tidak bisa berbuat banyak sehingga terpaksa mengulangi nasib mereka sebagai warga kelas dua, termasuk dalam menjalankan kehidupan beragama.
"Sejumlah penangkapan hingga proses hukum dilakukan oleh pemerintah Rusia termasuk deportasi secara diam-diam ke luar wilayah Krimea dialami oleh masyarakat. Mereka kemudian dipaksa tinggal dengan kondisi menyedihkan," tuturnya, di kantor Perutusan Presiden Ukraina untuk Republik Otonomi Krimea dalam kesempatan terpisah.
Kepala Departemen Platform Krimea di Perutusan Presiden Ukraina untuk Republik Otonomi Krimea Mariia Tomak memahami mayoritas masyarakat Indonesia tidak cukup memiliki pengetahuan terhadap Muslim Krimea disebabkan propaganda terstruktur dan besar-besaran yang dilakukan pihak Rusia.
Mokhamad Mahdum melihat persoalan yang dialami minoritas Muslim Krimea seharusnya mendapatkan perhatian yang besar dari sesama Muslim di Indonesia yang selama ini kurang dekat dengan saudara-saudara mereka di wilayah Eurasia
"Keprihatinan dan solidaritas sebagai sesama Muslim dari belahan dunia lain sangat diperlukan untuk disalurkan kepada kaum Muslimin yang terdampak perang di Krimea, tidak saja bagi masyarakat Muslim Palestina," katanya.
Delegasi Indonesia dijadwalkan berkunjung ke lokasi pembantaian di kota Bucha tidak jauh dari Kiev, lebih dari 300 penduduk Bucha dibantai secara biadab oleh Angkatan Bersenjata Rusia selama pendudukan wilayah tersebut hingga kemudian dipukul mundur oleh pasukan Ukraina.
Pembunuhan yang dilakukan Rusia disebut dilakukan secara brutal termasuk mutilasi dan pemerkosaan terhadap balita hingga nenek. Kisah kelam ini baru terungkap pada 1 April 2022, setelah pasukan Rusia mundur dari kota tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika