REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Penjabat (Pj) Wali Kota Yogyakarta, Singgih Raharjo meminta agar pelaku usaha kuliner untuk meminimalisasi produksi sampah. Terlebih pada masa libur Natal dan Tahun Baru (2024).
Hal ini disampaikan mengingat lonjakan kunjungan wisatawan yang diprediksi akan terjadi di Kota Yogyakarta. Singgih menyebut, pelaku usaha kuliner dapat menggunakan kemasan yang lebih ramah lingkungan agar dapat menekan produksi sampah di Kota Yogyakarta.
"Kami mengimbau agar pelaku usaha kuliner meminimalisir produksi sampah," kata Singgih, Selasa (19/12/2023).
Selain itu, wisatawan yang berkunjung ke Kota Gudeg ini juga diminta untuk menekan produksi sampah. Pasalnya, diprediksi Kota Yogyakarta akan kedatangan sekitar sembilan juta wisatawan selama Nataru.
Hal ini tentunya juga akan meningkatkan produksi sampah selama Nataru. Untuk menunjang lonjakan wisatawan, pihaknya juga memperbaiki sarana dan prasarana, termasuk tempat sampah.
"Tempat sampah kami perbaiki dan bersihkan. Juga kepada para pengunjung misalnya dengan menikmati kuliner di tempat, untuk menekan produksi sampah yang sejauh ini mencapai 1,5 hingga 2 ton," ucap Singgih.
Sementara itu, Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Yogyakarta juga telah mengingatkan pelaku pariwisata termasuk pelaku usaha kuliner untuk tidak memanfaatkan momen Nataru 2024 untuk aji mumpung dengan nuthuk harga, yakni menaikkan harga secara tidak wajar.
Pasalnya, nuthuk harga ini sering kali terjadi saat momen-momen hari besar, termasuk saat Nataru di Kota Yogyakarta. Seperti pelaku usaha kuliner yang menaikkan harga lebih tinggi dibandingkan saat di luar hari-hari besar.
"Jangan sampai nanti dengan kunjungan wisatawan yang melonjak para pelaku wisata melakukan aji mumpung dengan nuthuk harga," kata Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogya, Wahyu Hendratmoko.
Wahyu menegaskan, praktik nuthuk harga ini dapat merusak citra Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata. Selain itu, katanya, wisatawan juga menjadi enggan untuk datang kembali ke Kota Gudeg ini.
"Maka kami harapkan pelaku wisata untuk tetap menetapkan tarif sesuai dengan sewajarnya saja," ungkap Wahyu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika