REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) mendistribusikan sebanyak 1 juta dosis vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK) dan 250 ribu dosis vaksin lumpy skin disease (LSD). Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhy Karyono di Surabaya, Kamis (7/3/2024), menyatakan, optimistis vaksin yang secara simbolis diserahterimakan hari ini akan semakin mempercepat pengendalian PMK dan LSD di wilayah provinsi setempat.
"Terlebih Pemprov Jatim juga telah bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan pihak-pihak terkait dalam implementasi rencana aksi road map exit strategy PMK yang terukur. Alhamdulillah, berkat kerja keras kita semua, kejadian penyakit PMK di Jatim mulai bulan Mei 2023 sampai dengan Desember 2023 terus menurun," katanya usai serah terima vaksin secara simbolis.
Berdasarkan laporan sistem informasi kesehatan hewan Indonesia yang mutakhir, hingga 5 Maret 2024, realisasi vaksinasi Jawa Timur sebanyak 11,3 juta dosis atau berkontribusi 42 persen dari total vaksinasi PMK di Indonesia.
Sebagai upaya tindak lanjut vaksinasi PMK, pemerintah juga melakukan penandaan ternak dengan ear tag. Sampai 5 Maret 2024 telah terpasang ear tag sebanyak 2,5 juta ekor dari total 5,3 juta unit yang telah didistribusikan ke kabupaten/ kota wilayah Jatim.
"Hari ini juga didistribusikan ear tag tambahan sebanyak 150 ribu unit," katanya.
Adhy menyebut upaya pengendalian PMK dan LSD sangat penting karena Jatim merupakan gudang ternak nasional.
"Jatim merupakan sumber pangan asal hewan yang terbesar. Selain itu juga sumber protein pangan daging hewan yang terbesar. Untuk itu, mari sama-sama kita jaga dan pertahankan," tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Pj Gubernur Adhy menerima secara simbolis hibah 5 ekor sapi perah breed jersey dengan spesifikasi betina bunting dari PT Greenfied Indonesia. Merupakan pilot project pemeliharaan sapi perah breed jersey pada peternakan rakyat yang akan diuji coba di UPT Pembibitan Ternak Kota Batu.
Adhy berharap berbagai upaya yang dilakukan hari ini akan berbuah keberhasilan peningkatan populasi hewan ternak, khususnya sapi, di Jatim.
"Pengendalian PMK tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Perlu keterlibatan pemangku kepentingan lainnya. Saya berharap semua ini bisa menjamin kesehatan hewan di Jatim dan memberikan dampak positif bagi peternak kita," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika