REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Provinsi Jawa Timur, di Hotel Shangri-La Surabaya, Rabu (3/4/2024).
Diikuti 500 peserta dari unsur eksekutif, legislatif, akademisi, organisasi profesi, dan media informasi se-Jawa Timur, Musrenbang ini dibuka langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Abdullah Azwar Anas.
Dalam sambutannya, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menegaskan bahwa Musrenbang ini sangat penting karena merupakan bagian dari tahapan penyusunan RPJPD dan RKPD. Sesuai jadwal, RKPD 2025 akan ditetapkan pada akhir bulan Juni 2024, sedangkan RPJPD 2025-2045 akan ditetapkan pada awal bulan Agustus 2024.
Ia menegaskan bahwa penyusunan RPJPD ini telah disesuaikan dengan RPJPN dengan memfokuskan pada arah pembangunan yang berdampak bagi masyarakat serta digitalisasi pelayanan.
"Fokus RPJPD dan RKPD Jawa Timur masih berorientasi pada peningkatan kualitas SDM, percepatan penurunan angka kemiskinan dengan target tahun 2025 sudah berada di bawah 10 persen, kemudian peningkatan infrastruktur jalan, serta transportasi publik modern yang memadai," jelasnya kepada awak media.
"Untuk mencapai semua itu kuncinya adalah satu data dan integrasi kebijakan mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Oleh karena itu Musrenbang ini digelar untuk menyinergikan kebijakan-kebijakan tersebut," katanya.
Menilik latar belakang tersebut, Pemprov Jatim merancang visi RPJPD 2025-2045 yakni Jawa Timur berakhlak, maju, berdaya saing global, sejahtera, dan berkelanjutan.
Visi tersebut dijabarkan dengan lima sasaran yakni peningkatan pendapatan per kapita, kemiskinan menuju 0 persen dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh Jawa Timur di kancah nasional, produktivitas dan daya saing SDM meningkat, serta penurunan emisi gas rumah kaca menuju net zero emission.
"Untuk mencapai visi tersebut telah ditetapkan pula delapan misi dalam empat periode pembangunan serta 17 sasaran pokok. Semua ini sudah sesuai dengan arahan dan pedoman dari Pemerintah Pusat dalam merumuskan RPJPD," ujarnya.
Sedangkan terkait dengan digitalisasi, Pj. Gubernur Adhy mengatakan bahwa transformasi digital sudah dilaksanakan oleh Pemprov Jatim sejak beberapa tahun lalu. Untuk ke depannya transformasi digital akan terus ditingkatkan sesuai dengan arahan dari Menpan-RB. Mulai dari adanya Mal Pelayanan Publik (MPP) digital, portal layanan digital satu pintu, dan lain sebagainya.
"Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Jawa Timur terus mengalami peningkatan. Tahun 2023 lalu berada di angka 3,62 dan masuk kategori sangat sehat. Bahkan tahun lalu mendapat penghargaan pula. Tantangan yang selama ini dihadapi memang ada di talent digital, sistem, dan budaya kerja," katanya.
Dalam Musrenbang tersebut dilakukan pula pembacaan deklarasi dan penandatanganan surat pernyataan pencanangan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) oleh Kepala Bapenda Jatim, Kepala Disdik Jatim, Kepala Dishub Jatim, Kepala Dispursip Jatim, dan Direktur RSU Haji Surabaya.
Selain itu, Pj. Gubernur Adhy juga memberikan penghargaan perencanaan kabupaten/kota terbaik. Untuk kategori kabupaten, Terbaik 1 diraih oleh Banyuwangi, diikuti oleh Jember dan Blitar. Sedangkan kategori Kota diraih oleh Malang sebagai Terbaik 1 diikuti oleh Mojokerto dan Surabaya.
Serta dilakukan pula penandatanganan MoU BOSDA MADIN oleh Kepala Disdik Jatim dengan Kepala Disdik di 5 Kabupaten/kota. Kelimanya yakni Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Nganjuk, Kota Batu, dan Kabupaten Tulungagung.
Sementara itu, Menpan-RB Abdullah Azwar Anas dalam sambutannya menyampaikan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, pembangunan harus mengarah pada Birokrasi berdampak, digitalisasi, dan birokrasi yang cepat dan lincah dengan perkembangan zaman.
"Sehingga saat ini kita menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah berdasarkan dampaknya di masyarakat. Mulai dari penurunan angka kemiskinannya, peningkatan kualitas SDM, dan lain sebagainya," ujarnya.
Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk terus melakukan transformasi digital serta adaptif dengan dinamika yang ada.
"Transformasi digital bukan diartikan dengan berlomba-lomba membuat banyak aplikasi. Justru saat ini kita ingin satu aplikasi bisa memuat beragam layanan publik sehingga bisa lebih efektif, efisien, dan cepat," katanya mengakhiri. (adv)
Ikuti Whatsapp Channel Republika