REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pedagang kaki lima (PKL) Teras Malioboro (TM) 2 menuntut pemberian jaminan hidup (jadup) kepada pemerintah. Bahkan, sebagian PKL yang berjualan di TM 2 melakukan aksi pada Jumat (7/2/2025) agar pemerintah memberikan jadup.
Menanggapi hal ini, Sekda DIY, Beny Suharsono mengatakan, pemberian jadup tersebut harus melalui kajian yang mendalam. Terlebih, saat ini terdapat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat hingga daerah.
Beny menyebut, pemberian jaminan hidup kepada PKL TM 2 yang saat ini telah direlokasi ke lokasi baru, tentu tidak bisa serta merta dilakukan. Meski begitu, katanya, bukan berarti aspirasi dari PKL ini tidak diperhatikan.
Beny menuturkan, Pemda DIY selama ini memang tidak memberikan jaminan hidup berupa penyaluran sembako maupun bantuan langsung tunai kepada PKL. Meski begitu, telah disediakan tempat beserta fasilitas lengkap kepada PKL untuk berjualan.
PKL TM 2 sendiri direlokasi ke Teras Malioboro baru yakni di kawasan Ketandan dan Beskalan. Di tempat yang baru tersebut, katanya, PKL belum dipungut retribusi agar mereka bisa melakukan penyesuaian terlebih dahulu.
“Jaminan hidup yang sudah diupayakan oleh pemda kan membebaskan dari kewajiban-kewajiban yang mestinya dipenuhi, seperti fasilitas, sewa-sewa. Ya kita bebaskan dulu, supaya punya daya tahan dulu. Jangankan yang baru pindah ke lokasi TM baru, ini yang di TM 1 saja sudah tiga tahun belum sama sekali kita tarik retribusi,” ungkap Beny.
Beny menyebut, sebelum dilakukan relokasi, pihaknya telah mempersiapkan dengan matang baik lokasi maupun fasilitas untuk PKL. Saat ini, lokasi sudah terpadu, sehingga wisatawan bisa terkonsentrasi di titik tersebut untuk berbelanja.
Tidak hanya itu, katanya, Pemda DIY juga berupaya membuat magnet supaya pengunjung lebih tertarik di TM baru. Ada banyak upaya yang dilakukan, mulai dari promosi media online, event, hingga menggandeng Pekan Budaya Tionghoa untuk kembali diselenggarakan di kawasan TM baru.
Terkait dengan ketidakpuasan sebagian pedagang, Beny mengatakan, pihaknya menghargai dan menghormati aspirasi tersebut. Setiap kebijakan, katanya, sebaik apapun itu, pasti tetap ada yang merasa tidak puas. Meskipun begitu, Pemda DIY telah berupaya untuk mengambil kebijakan sebaik mungkin untuk kebaikan PKL maupun DIY.
“Kita sudah tata, kemudian kita juga sudah melakukan optimalisasi dukungan-dukungan operasional. Kami perhatikan terutama pembebasan dari semua retribusi. Kemudian keluhan-keluhan yang bisa kami selesaikan, kami selesaikan. Tapi kalau sampai jaminan hidup ya harus kita hitung betul kapasitas kami,” kata Beny.
Ikuti Whatsapp Channel Republika