REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Ratusan anggota Forum Komunikasi Petugas Irigasi (FKPI) Jawa Tengah (Jateng) menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jateng di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Senin (19/5/2025). Mereka menuntut agar ribuan anggotanya diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ketua FKPI Jateng Muhammad Chundori mengungkapkan, selama dia dan rekan-rekannya merupakan pekerja harian lepas (PHL) di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (Pusdataru) Jateng. "Masa kerja kami paling pendek lima tahun dan ada yang 20 tahun lebih. Rata-rata di sini 15 tahun ke atas, hampir mencapai 20 tahun," ucapnya saat diwawancara.
Sebagai PHL, Chundori dan rekan-rekannya mengemban beberapa tanggung jawab, antara lain perawatan bendungan, saluran irigasi operasional, dan menjaga pintu air. Chundori mengungkapkan, dalam sehari para pekerja menerima upah Rp100 ribu.
"Honor sekarang harian, Rp 100 ribu, jauh di bawah UMR. Karena nyuwun sewu, kami itu kan kalau hari libur seperti kemarin cuma 15 hari kerja. Jadi hanya (dapat) Rp1,5 juta (sebulan)," kata Chundori.
Dia berpendapat, upah sekitar Rp 1,5 juta per bulan tak sepadan dengan tugas dan tanggung jawab yang dipikulnya bersama teman-teman sejawatnya. "Kalau yang penjaga bendung itu 24 jam non-setop. Jadi kami bertanggung jawab terhadap debit air, keluar masuk air. Yang jelas nyawa taruhannya di lapangan. Jadi sudah sepantasnya kalau negara hadir di tengah-tengah kami untuk mengapresiasi pengabdian kami yang selama ini," ujarnya.
Terkait hal itu, Chundori menyinggung tentang Undang-Undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN). Dia mengatakan, Pasal 66 UU ASN menyebutkan bahwa per 31 Desember 2024, semua non-ASN yang masuk pangkalan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) harus diselesaikan dan ditata menjadi ASN. "Bahwa yang masuk database dan database BKN bisa secara otomatis diangkat menjadi PPPK pada 2025," ucapnya.
"Jadi yang sudah mengabdi lebih dari dua tahun kemudian masuk database BKN secara otomatis nanti harus diselesaikan pada 2025. Itu yang kami tuntut," tambah Chundori.
Dia mengungkapkan, meski peserta aksi hanya ratusan, tapi yang menuntut agar diangkat menjadi PPPK mencapai ribuan. "Sekarang kondisi di Grobogan dan Demak, ada yang tinggal di lapangan. Jadi tidak semuanya ke sini. Makanya dari 3.000 sekian, ada yang tetap jaga di lokasi. Jadi kami tetap punya tanggung jawab untuk melayani pangairan irigasi di petani, sebagian juga memperjuangkan hak-hak kami," ucapnya.
Chundori mengatakan, dia dan teman-temannya sudah mendaftar untuk menjadi PPPK. "Tapi TMS (tidak memenuhi syarat). Jadi di sini yang perlu diketahui masyarakat banyak, di Jawa Tengah merupakan tanda tanya besar menurut kami. Jadi kalau Jawa Barat, Jawa Timur tidak ada masalah. Kenapa di Jawa Tengah dipersulit? Untuk mendaftar saja kita tidak diberikan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak), itu yang membuat kami jengkel," katanya.
"Kenapa SPTJM tidak diberikan kepada kami? Padahal itu hak. Kami betul-betul mengabdi. Itu menjadi tanda tanda tanda yang besar. Ada apa di Pusdataru?" tambah Chundori.
Dia pun mempertanyakan perhatian Gubernur Jateng Ahmad Luthfi yang selalu mengusung jargon "ngopeni (merawat) dan ngelakoni (menjalani)". "Kami sepakat dengan teman-teman, menunggu Bapak tercinta yang ngelakoni dan ngopeni. Seperti apa beliau wujud ngopeni dan ngelakoni ini? Seperti apa wujud perhatian beliau terhadap kami?" katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika