Senin 29 Sep 2025 17:54 WIB

Buntut Kasus Dugaan Keracunan MBG, SPPG di Dua Kecamatan Banyumas di Nonaktifkan

Dugaan keracunan program dialami puluhan siswa.

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Karta Raharja Ucu
Seorang siswa bersiap menikmati makan siang dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Foto: ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra
Seorang siswa bersiap menikmati makan siang dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

REPUBLIKA.CO.ID, BANYUMAS -- Sebanyak dua satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Kecamatan Karanglewas dan Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah (Jateng), dinonaktifkan sementara. Hal itu merespons kasus dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialami puluhan siswa di wilayah tersebut pekan lalu. 

"Saat ini SPPG sudah berhenti operasional sementara, di Kecamatan Karanglewas dan Kecamatan Banyumas," ungkap Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Banyumas, Luky Ayu Parwatiningsih, ketika dihubungi Republika, Senin (29/9/2025). 

Dia menambahkan, kedua SPPG tersebut tidak akan beroperasi hingga ada keputusan dari BGN. Menurut Luky, SPPG di Kecamatan Karanglewas dan Banyumas melayani program MBG di lebih dari sepuluh sekolah dengan berbagai tingakatan. Setiap SPPG biasanya menyediakan 3.000 porsi MBG. 

Luky mengungkapkan, sampel makanan MBG yang diduga menjadi penyebab puluhan siswa keracunan telah diambil Dinas Kesehatan Banyumas untuk diuji di laboratorium. Dia mengaku belum memperoleh data terbaru perihal jumlah siswa yang diduga menjadi korban keracunan. "Kalau yang terakhir, dari Karanglewas itu ada 70 (siswa)," ucapnya. 

Menurut Luky, meski mengalami gejala keracunan, tidak ada siswa yang menjalani rawat inap di rumah sakit. "Kemarin ada satu suspek yang rawat inap. Tapi setelah dikonfirmasi ternyata dia terkena DB (demam berdarah)," ujarnya. 

Dia mengatakan, setelah adanya kasus dugaan keracunan, tim dari Dinas Kesehatan Banyumas sempat meninjau SPPG terkait. Mereka memeriksa apakah bahan baku dan peralatan yang digunakan di dapur MBG sudah layak dan sesuai standar. 

Luky mengungkapkan, sesuai instruksi pemimpin BGN, saat ini ini SPPG di Banyumas sedang berupaya memperoleh sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS). "Kita akan kebut biar semua SPPG bisa mendapatkan sertifikat," ucapnya. Menurut Luky, proses asesmen dan penerbitan SLHS akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Banyumas. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement