REPUBLIKA.CO.ID, REMBANG -- Wakil Bupati Rembang, Mochamad Hanies Cholil Barro', mengungkapkan, satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang melayani program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 1 Kragan dan beberapa sekolah lainnya dinonaktifkan sementara. Hal itu menyusul kasus dugaan keracunan akibat MBG yang dialami lebih dari 170 siswa SMP Negeri 1 Kragan pekan lalu. 

Hanies mengatakan, sampel mi ayam dari menu MBG yang diduga menjadi penyebab keracunan para siswa di SMP Negeri 1 Kragan telah diambil untuk diuji di laboratorium. "Sampel sudah dibawa ke Semarang. Terus kemudian BGN mengambil langkah untuk menonaktifkan sementara SPPG yang ditengarai menjadi penyebab keracunan tersebut," ucapnya ketika dihubungi, Senin (29/9/2025). 

Dia mengaku tidak mengetahui berapa lama SPPG tersebut akan dinonaktifkan. Sebab hal itu merupakan wewenang Badan Gizi Nasional (BGN). 

Hanies mengungkapkan, selain sampel makanan, feses dari para siswa yang diduga menjadi korban keracunan MBG juga akan diuji di laboratorium. "Makanan, termasuk feses dari anak-anak yang kemarin diduga keracunan, kita sampel, lalu kita bawa ke Semarang," kata Hanies. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh Hanies, proses uji sampel memakan waktu antara 10 sampai 14 hari. Dia menyebut sampel dikirim ke Semarang pada Rabu (24/9/2025), sehari setelah terjadinya kasus dugaan keracunan di SMP Negeri 1 Kragan. 

Hanies mengungkapkan, berdasarkan data yang diperolehnya, jumlah siswa SMP Negeri 1 Kragan yang diduga menjadi korban keracunan MBG mencapai 173 murid. "Yang rawat inap ada 14 kemarin," ujarnya seraya menambahkan bahwa seluruhnya sudah diizinkan pulang ke rumah masing-masing. 

Menurut Hanies, semua biaya perawatan terduga korban keracunan MBG ditanggung Pemkab Rembang. Pasca kasus dugaan keracunan MBG di SMP Negeri 1 Kragan pekan lalu, Forkopimda Rembang menggelar rapat koordinasi dengan SPPI dan para mitra lainnya dalam pelaksanaan program MBG. 

Hanies mengatakan, dalam rapat tersebut, dia selaku Ketua Satgas MBG Rembang, meminta agar standar operasional prosedur (SOP) program MBG diterapkan secara ketat. Dia mengungkapkan, hal itu pun ditekankan dalam rapat koordinasi pelaksanaan MBG yang digelar Kemendagri bersama para pejabat daerah pada Senin hari ini. 

"Baru Zoom meeting tadi pagi. Salah satu yang dibahas adalah soal kehigienisan. Penekanan terhadap SOP; SOP-nya harus diperketat," ujar Hanies

Ikuti Whatsapp Channel Republika