REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Keluarga almarhum Gamma Rizkynata Oktafandy mempertanyakan mengapa hingga kini surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Aipda Robig Zaenudin tidak kunjung diteken. Padahal Komisi Kode Etik Polri (KKEP) telah menolak banding PTDH yang diajukan Aipda Robig pada Agustus 2025 lalu.

"Sampai hari ini SKep untuk PTDH atau pemecatan belum turun. Saya sudah tanya ke Kabid Humas Polda Jawa Tengah bahwa ini suratnya masih berproses di Biro SDM. Menurut saya ini terlalu lama karena ini sudah Oktober, sudah dua bulan," kata kuasa hukum keluarga Gamma, Zainal Abidin Petir, Kamis (9/10/2025). 

Zainal mendesak Kapolda Jawa Tengah (Jateng) segera menandatangani surat keputusan PTDH Aipda Robig. "Kalau Kapolda ingin dianggap profesional, ingin dianggap berintegritas, segeralah dibuatkan SK pemecatan," ujarnya.

Menurut Zainal, karena surat keputusan PTDH belum diteken, Aipda Robig masih berstatus sebagai anggota Polri. Dengan demikian, Aipda Robig masih memperoleh gaji.

"Saya mendesak kepada Kapolda segera SKep itu dibuat. Jangan mundur-mundur. Kan ini hanya masalah administrasi saja, kenapa kok lama? Ada apa sebetulnya?" ucapnya.

Sebelumnya Zainal juga menyambut keputusan Pengadilan Tinggi Jateng yang menolak banding Aipda Robig. "Putusannya (Pengadilan Tinggi Jateng) menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Saya selaku penasihat hukum keluarga korban merasa senang karena hakim di Pengadilan Tinggi betul-betul mempelajari dan melakukan kajian dari putusan Pengadilan Negeri," kata Zainal. 

Dengan ditolaknya banding tersebut, Zainal mengatakan, vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang terhadap Aipda Robig tidak berubah. "Jadi tidak dikurangi pidana penjaranya maupun dendanya. Masih tetap 15 tahun. Saya memberikan apresiasi kepada hakim yang profesional," ujarnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika