REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Adanya pemangkasan anggaran dalam Rancangan APBD DIY 2026 mendorong Komisi A DPRD DIY mencari strategi alternatif untuk memastikan berbagai program prioritas termasuk mitigasi bencana tetap berjalan optimal. Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto mengatakan di saat kebutuhan penanggulangan bencana meningkat, justru terjadi penurunan anggaran yang cukup signifikan.
Kondisi ini, katanya, harus diatasi dengan kolaborasi lebih luas di luar pemerintah. Salah satu yang didorong adalah keterlibatan dunia usaha melalui program corporate social responsibility (CSR) perlu diperkuat sebagai solusi semakin terbatasnya ruang fiskal daerah. Menurutnya, dunia usaha dapat membantu lingkungannya secara langsung dengan menyediakan dukungan sarana dan prasarana kebencanaan.
"Salah satu strateginya adalah bagaimana mendorong para pengusaha untuk membantu (mitigas bencana -red) melalui CSR. Jadi melalui CSR tadi, untuk bagaimana kita bisa kemudian memanfaatkan, misalnya ada hotel atau ada restoran atau ada tempat usaha. Kan bisa membantu lingkungannya," kata Eko, Jumat (21/11/2025).
Eko mengungkapkan semangat gotong royong masyarakat Yogyakarta telah terbukti luar biasa dalam situasi darurat, mulai dari gempa 2006, erupsi Merapi 2010, hingga siklon Cempaka. Namun, ia mengingatkan bahwa gotong royong pada fase pencegahan sama pentingnya dan membutuhkan kontribusi lebih luas, termasuk dari dunia usaha.
"Gotong royongnya hebat tapi di kedaruratan. Harapan kita di pencegahan ini pengusaha juga ikut bergotong royong. Caranya bagaimana? Boleh bantu pelatihan, boleh, misalnya mereka memfasilitasi untuk pelatihan mitigasi gempa. Peralatan juga boleh," ungkapnya.
Selain membahas strategi pendanaan, Komisi A juga menyoroti meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi menjelang puncak musim hujan di DIY. Eko menyebut fenomena cuaca ekstrem seperti angin kencang, banjir, dan longsor sudah mulai muncul sejak awal November 2025.
Ia meminta pemerintah daerah di semua level meningkatkan edukasi kepada warga. Komisi A juga akan memperkuat koordinasi dengan lembaga teknis seperti BMKG, BPTKG, dan BPBD pada rapat mitigasi kebencanaan yang dijadwalkan digelar pada 27 November.
"Pemerintah perlu terus melakukan edukasi agar masyarakat tangguh menghadapi bencana, tahu bagaimana langkah pencegahan dan penanganannya," ucapnya.
Ketua Komisi A DPRD DIY berharap langkah ini dapat memperkuat kesiapsiagaan DIY menghadapi potensi bencana, sekaligus menjaga masyarakat tetap aman meski daerah tengah menghadapi pemangkasan anggaran yang signifikan. Apalagi di tengah kondisi keterbatasan anggaran pemerintah.
Dalam kesempatan ini, Eko juga menyinggung kembali tiga strategi yang ia dorong untuk menyiasati pemangkasan anggaran pusat terhadap RAPBD 2026. Yang pertama adalah optimalisasi aset milik pemerintah agar dapat memberikan nilai tambah bagi daerah. Strategi kedua adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak tanpa menaikkan tarif pajak. Eko menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap menjaga komitmen untuk tidak menambah beban masyarakat.
"Bagi wajib pajak kita minta juga untuk memenuhi wajibannya untuk membayar pajak. Pada saat yang sama, kita sampaikan tidak ada kenaikan pajak. Artinya ini kan kebijakan yang tidak mudah, tapi kan kami harus ikat pinggangnya harus kencang banget," ucapnya.
Selain pemanfaatan aset untuk menaikkan PAD, Pemda juga harus lakukan reformasi BUMD agar dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pelayanan publik dan dapat menambah PAD.
"Harapannya program-program kerakyatan ini tetap jalan terus. Sekalipun anggaranya dikurangi, dan ini memang tidak mudah," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika