REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Tengah (Jateng) menilai, langkah Pemprov Jateng mengusulkan kawasan Gunung Slamet sebagai taman nasional telat dilakukan. Hal itu karena ekosistem di wilayah tersebut telah rusak akibat deforestasi, alih fungsi lahan, dan aktivitas pertambangan.
Manager Media dan Kampanye Walhi Jateng, Azalya Tilaar, mengatakan, langkah Pemprov Jateng mengusulkan kawasan Gunung Slamet sebagai taman nasional kurang efektif. "Kami melihatnya kurang efektif. Seharusnya pemerintah melindungi sejak awal," ungkapnya, Sabtu (31/1/2026).
Dia menerangkan, deforestasi dan alih fungsi lahan di kawasan Gunung Slamet sudah cukup masif. "Sudah beredar juga foto satelit Gunung Slamet, di mana terlihat banyak aktivitas pertambangan dan deforestasi yang terjadi di sana," ujarnya.
Azalya mengatakan, salah satu kasus yang pernah dikawal Walhi Jateng adalah warga di lereng Gunung Slamet yang terdampak pencemaran sungai akibat proyek PLTP Baturaden oleh PT Sejahtera Alam Energy. "Proyek geotermal digadang-gadang sebagai energi bersih. Padahal dari warga yang kami dampingi di Dieng, mereka paling terdampak PTLP," ucapnya.
Dia pun membantah narasi Pemprov Jateng yang mengeklaim bahwa aktivitas pertambangan di lereng Gunung Slamet tidak menjadi penyebab bencana hidrometeorologi di wilayah tersebut. Hal itu karena aktivitas pertambangan berada di area bawah.
"Sebenarnya deforestasi atau alih fungsi lahan, termasuk pertambangan, walaupun terjadi di bawah longsoran, itu tetap mengurangi kawasan serapan air. Tingkat tanahnya kan makin lama, makin turun. Sehingga longsor bisa terjadi walaupun (pertambangan) ada di bawahnya," kata Azalya.
"Jadi karena itu kawasan resapan air yang luas, tapi akibat deforestasi dan alih fungsi lahan yang jelas akan mengurangi itu, pasti akan terjadi longsor," tambah Azalya.
Dia menjelaskan, berdasarkan kajian Walhi Jateng yang berlangsung sejak 2023 hingga 2026, wilayah Jateng berpotensi menghadapi bencana hidrometeorologi dua kali dalam setahun. "Penyebabnya selalu sama, deforestasi dan alih fungsi lahan," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika