REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) membidik pengembangan pariwisata ramah Muslim pada 2027. Sektor ekonomi syariah akan turut menjadi fokus yang dikembangkan.
"Harapannya adalah di 2027, sesuai visi-misi Gubernur, bahwa pariwisata itu kita kembangkan, salah satunya untuk masuk ramah Muslim dan juga ekonomi syariah," ungkap Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jateng, Hanung Triyono, seusai menghadiri Rakor Pariwisata Ramah Muslim di Kantor Pemprov Jateng, Kamis (12/2/2026).
Dia menambahkan, saat ini Pemprov Jateng sudah mulai melakukan persiapan dan memenuhi persyaratan agar dapat menyandang predikat destinasi ramah Muslim. "Tahun 2027 harus sudah jalan," ujarnya.
Direktur Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Jateng, Nyata Nugraha, turut menghadiri Rakor Pariwisata Ramah Muslim di Kantor Pemprov Jateng. Kepada awak media, dia menerangkan perihal perbedaan antara pariwisata ramah Muslim dan pariwisata halal.
"Kalau pariwisata halal, satu wilayah, itu semuanya harus halal: makanannya, atraksinya, minumannya, semuanya harus halal. Sedangkan yang dikembangkan Jawa Tengah bukan pariwisata halal, tapi ramah Muslim," kata Nyata.
Menurut Nyata, dalam pengembangan pariwisata ramah Muslim, produk non-halal masih dimungkinkan untuk dijual oleh pelaku usaha, seperti hotel atau restoran, misalnya. Selama produk non-halal itu tak diolah atau disajikan secara tercampur dengan produk halal.
"Karena yang tujuan utamanya pariwisata ramah Muslim adalah welcome terhadap tamu Muslim. Ketika ada tamu Muslim, maka kemudian welcome dengan makanan-makanan halal, ada makanan halal, lalu ada sertifikasinya. Nah, itulah pariwisata ramah Muslim yang dikembangkan Jawa Tengah," ucap Nyata.
Ikuti Whatsapp Channel Republika