REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA -- Pejabat Kementerian Perdagangan berjanji akan malukukan revitalisasi Pasar Badog di Kelurahan Bancar Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga. Namun Sekjen Kemendag Suhanto menyebutkan, revitalisasi tidak bisa dilakukan pada tahun anggaran 2021 ini.
''Insya Allah, pada tahun anggara 2022 program revitalisasi Pasar Badog bisa direalisasikan,'' kata Suhanto seperti dikutip Bupati Dyah Hayuning Pratiwi, saat menerima kunjungan rombongan Pemkab Purbalingga di Kemenag Jakarta, Rabu (2/9).
Meski demikian, dalam kesempatan itu Suhanto juga berharap adanya dukungan dari para pedagang, serta sharing dari APBD Purbalingga. Menanggapi permintaan sharing tersebut, Bupati menyatakan siap mengalokasikan anggaran APBD untuk melakukan revitalisasi Pasar Badog.
''Untuk melakukan revitalisasi Pasar Badog, membutuhkan dukungan anggaran yang kuat. Tidak bisa dilakukan Pemkab sendiri,'' katanya.
Dia menyebutkan, kedatangan rombongan pejabat Pemkab Purbalingga ke kantor Kemendag, terkait dengan adanya surat dari warga Bancar yang meminta Pemkab melakukan revitalisasi Pasar Badog. Dari hasil kunjungan ke pasar tersebut, kondisi pasar eksisting memang sudah tidak layak.
''Kondisi Pasar Badog saat ini memang kumuh dan gelap. Pada musim penghujan akan banyak genangan air yang mengurangi kenyamanan pembeli maupun pedagang pasar. Terlebih saat ini sebagian pedagang menempati kios yang didirikan di atas badan jalan yang sudah tidak terpakai,'' kata dia.
Berdasarkan kondisi tersebut, Pemkab berencana untuk merevitalisasinya Pasar Badog sehingga kondisi pasar menjadi lebih tertata. ''Namun mengingat terbatasnya anggaran daerah, kita memohon agar Kemendag bisa membantu melakukan revitalisasi Pasar Badog,'' jelasnya.
Sesuai master plan yang telah dibuat, Pasar Badog akan dipindah ke lahan milik Pemkab Purbalingga yang berada di sisi timur Pasar Badog eksisting. ''Lokasinya tidak terlalu jauh dengan pasar eksisting, sehingga tidak akan mengganggu aktivitas pasar yang sudah ada,'' katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika