REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Rencana relokasi pedagang kaki lima di Malioboro masih menuai kontroversi. Relokasi yang direncanakan bakal dimulai pada awal Februari 2022 ini masih belum sepenuhnya dapat diterima secara lapang dada bagi beberapa pedagang.
Beberapa alasan PKL yang menolak aturan dari Pemda DIY ini salah satunya dikarenakan belum adanya persiapan yang matang karena waktu pemindahan yang terbatas. Selain itu, menurut beberapa pedagang pun kondisi perekonomian yang selama ini terdampak pandemi dan belum sepenuhnya pulih, justru menghadapi masalah baru.
"Kalau seperti saya, ya saya nggak mantep lah. Saya kepengennya ya masih di Malioboro. Kalau di Malioboro ya bisa menghasilkan, sedikitpun bisa dapat. Kalau dari sana (tempat relokasi) kan mulai dari nol lagi. Satu bulan saja belum tentu dapat uang karena pengunjung belum banyak yang tahu,” kata Tono (51), pedagang sandal di pinggiran Malioboro, Selasa (25/1/2022).
Berbagai keluhan yang ada di kalangan pedagang ini pun ditunjukkan melalui adanya unjuk rasa beberapa kali di depan gedung Teras Malioboro, yang rencananya akan menjadi salah satu tempat pemindahan PKL. Namun, permintaan para pedagang yang menginginkan penundaan waktu relokasi ditolak oleh pihak pemerintah.
Sementara itu, Umi (53) pedagang tas di Malioboro pasrah terhadap aturan pemerintah. “Kalau saya sih ya gapapa kalau menurut pemerintah itu yang lebih baik ya dilakuin aja. Tapi kan kita semua nggak satu suara, jadi ya pasti ada yang nggak terima juga,” kata Umi.
Terkait relokasi ini, pedagang hanya diberikan waktu satu pekan, yakni tanggal 1-7 Februari 2022 untuk berpindah lokasi jualan. Setelah itu, tanggal 8 Februari akan diadakan patroli untuk memastikan kondisi pinggiran jalan Malioboro yang sudah bersih dari pedagang kaki lima.
Lebih lanjut, tujuan relokasi ini sejatinya yaitu untuk merevitalisasi area Malioboro agar terlihat lebih rapi. Kendati demikian, hal tersebut menjadi keluhan pedagang kaki lima karena Malioboro identik dengan deretan pedagang di pinggiran jalannya.
“Dengar-dengar mungkin ini mau dijadikan kota budaya agar mendapatkan penghargaan Adipura atau kota bersih. Kalau dilihat dari pinggir jalan kan memang nggak enak, tapi ya ini pula yang dicari wisatawan saat mengunjungi sepanjang jalan Malioboro,” kata Umi. Selebihnya Umi berharap terdapat penundaan waktu relokasi agar pedagang dapat lebih mempersiapkan diri.
Penataan Malioboro dengan merelokasi PKL memang tengah berproses. Penataan ini dilakukan bertujuan untuk mengembalikan bentuk asli Malioboro dan mengubahnya seperti Orchard Road di Singapura.
"Malioboro kan seperti kita ketahui akan dijadikan kawasan pedestrian, semi pedestrian lah kalau disampaikan seperti itu. Dengan adanya rencana penataan PKL, kalau kami sendiri terkait dengan ruang parkir," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti.
Relokasi PKL ini juga sudah dipastikan akan dimulai pada 1 Februari 2022 nanti. Berdasarkan data dari Pemda DIY, total PKL yang direlokasi mencapai 1.832 PKL dengan rincian 799 PKL akan ditempatkan di eks Gedung Bioskop Indra dan 1.033 PKL akan ditempatkan di eks Gedung Dinas Pariwisata DIY.
"Pemerintah bersama-sama dengan PKL juga punya peran untuk menyosialisasikan dan mempromosikan bahwa sekarang PKL menempati tempat relokasi yang baru dalam (rangka) proses penataan Malioboro," ujar Kepala Dinas Koperasi dan UKM (Diskop UKM) DIY, Srie Nurkyatsiwi kepada Republika melalui sambungan telepon, Ahad (23/1/2022) malam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
