REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Puluhan pendorong gerobak di Malioboro yang terdampak akibat relokasi pedagang kaki lima (PKL) mendatangi Kantor Gubernur DIY, Senin (31/1). Kedatangan pendorong gerobak ini meminta kejelasan dari pemerintah agar diberikan jaminan pekerjaan.
Ketua Paguyuban Pendorong Gerobak Malioboro (PPGM), Kuat Suparjono mengatakan, banyak pendorong gerobak yang kehilangan pekerjaan akibat relokasi PKL. Pasalnya, penghasilan pendorong gerobak selama ini bergantung kepada PKL.
Sementara, hingga saat ini belum ada kepastian jaminan pekerjaan dari pemerintah untuk para pendorong gerobak di Malioboro. Pihaknya pun mengharapkan agar Pemda DIY dapat memberikan pekerjaan bagi pendorong gerobak di tempat yang baru.
Setidaknya, ada 91 pendorong gerobak yang terdampak akibat relokasi PKL Malioboro ini. Namun, Kuat menyebut, pendorong gerobak yang ada PPGM mencapai 53 orang.
"(Pendorong gerobak yang terdampak) Bisa jaga malam, menjadi tukang sapu, saya kira 53 pendorong gerobak ini mampu menampung di dua tempat (yang baru) ini," kata Kuat di Kompleks Kantor Gubernur DIY, Yogyakarta.
Kuat menyebut, puluhan pendorong gerobak yang terdampak ini menggantungkan hidupnya dari PKL. Sebab, pekerjaan sebagai pendorong gerobak merupakan pekerjaan utama bagi sebagian besar pendorong gerobak di Malioboro.
Bahkan, katanya, ada yang menjadi pendorong gerobak hingga lebih dari 27 tahun. Selain itu, sebagian besar pendorong gerobak yang ada di Malioboro juga datang dari kabupaten lain.
"Pekerjaan utama pendorong gerobak, ada pun yang punya pekerjaan sambilan jadi tukang las. Itu pas pekerjaan banyak, sebagian ikut, tapi kalau tidak ada proyek ya nganggur. Kita bertumpu pada PKL," ujar Kuat.
Pemda DIY sendiri tetap akan melakukan relokasi PKL pada 1 Februari 2022 besok. Ada dua tempat baru yang disiapkan untuk PKL yakni di Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2.
Jika tidak mendapatkan pekerjaan, pihaknya meminta agar pemerintah memberikan lapak bagi pendorong gerobak. Dengan begitu, pendorong gerobak yang terdampak memiliki penghasilan lain.
"Kita mohon penghidupan yang layak karena tidak mungkin (tenaga) kita dipakai lagi di tempat yang baru, tidak memungkinkan mendapat pekerjaan di tempat yang baru. Kita menuntut sampai tujuan kita tercapai untuk kelanjutan hidup kita," jelasnya.
Pihaknya juga tetap meminta agar pemerintah menunda relokasi PKL ini. Alasannya, penundaan diminta agar pendorong gerobak juga memiliki kesempatan untuk dapat mencari pekerjaan lain.
"Kita belum siap, kita mohon dengan sangat kebijakan Pak Gubernur untuk menunda relokasi agar kita punya kesempatan untuk mencari kerja yang lain. Saya mohon ditunda sampai lebaran, kita akan mudik, beli baju untuk anak dan mencari pekerjaan lainnya," kata Kuat.
Sementara itu, Pemda DIY tidak menemui pendorong gerobak yang menggelar aksi di depan Kantor Gubernur DIY tersebut. Kepala Divisi Penelitian LBH Yogyakarta, Era Hareva Pasarua mengatakan, pihaknya bersama pendorong gerobak akan mendatangi DPRD DIY.
Diharapkan, DPRD DIY dapat memfasilitasi pendorong gerobak untuk dapat berkomunikasi dengan Pemda DIY. "Siang ini kami tidak ditemui. Upaya kami setelah ini, kami akan ke DPRD DIY agar memfasilitasi teman-teman PKL dan pendorong gerobak agar difasilitasi bertemu dengan pemda," kata Era.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
