REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah mendukung rencana untuk mewujudkan shipping line (perusahaan jasa pelayaran barang) milik negara, guna mencari berbagai solusi bagi kendala dan hambatan kegiatan ekspor.
Dengan adanya perusahaan jasa pelayaran milik negara, maka kegiatan ekspor tidak akan banyak tergantung lagi kepada shipping line negara lain dan ini penting dalam rangka mendorong berbagai kegiatan ekspor nasional.
“Keberadaan shipping line milik negara, sangat dinantikan untuk mendorong kegiatan ekspor dan mengurangi ketergantungan pada shipping line negara lain,” jelas Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, saat menghadiri acara BNI Regional Trade Forum bertema ‘Kelangkaan Logistik dan Kontainer’ yang digelar Kantor Wilayah BNI Jateng, di Semarang, Senin (21/3/2022).
Pemprov Jateng, jelasnya, telah memfasilitasi ekspor ke pasar-pasar non tradisional. Di antaranya pelepasan ekspor peserta Export Coaching Program (ECP) ke negara Rusia dengan produk Coconut Charcoal Briquette.
Selain itu juga pelepasan ekspor binaan bersama Free Trade Agreement (FTA) Center Semarang ke negara Vietnam dengan produk rumput laut kering, dan gebyar ekspor produk pertanian serentak 34 provinsi.
Termasuk juga dengan menggelar pelepasan ekspor produk ikan segar ke negara Singapura oleh Gubernur Ganjar Pranowo beberapa waktu lalu.
Terkait dengan kemudahan ekspor, masih lanjut wagub, yang tidak kalah penting adalah mengkaji kemungkinan diberikannya subsidi biaya logistik dalam negeri dan biaya angkutan laut untuk kegiatan ekspor.
Khususnya bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), sekaligus dengan kemungkinan fasilitasi oleh negara untuk pengembalian kontainer kosong.
“Hal ini dilakukan agar kegiatan ekspor berbagai produk unggulan UMKM Jateng dapat menembus pasar global/internasional dalam upaya memajukan UMKM domestik,” tegas Taj Yasin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
