REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Subsidi pengendalian dampak inflasi akibat kebijakan kenaikan harga BBM di Jawa Tengah tidak hanya menyentuh sektor transportasi. Namun juga beberapa sektor terdampak lainnya.
Pemprov pun telah menyiapkan anggaran hingga Rp 60 miliar yang bersumber dari dua persen dana transfer umum (DTU) guna membantu meringankan beban masyarakat akibat kenaikan harga BBM subsidi. Gubernur Ganjar Pranowo mengungkapkan, pemprov sedang menghitung ulang sektor apa saja yang terdampak akibat kebijakan kenaikan harga BBM.
Termasuk menyiapkan sejumlah program bantuan untuk masyarakat di daerahnya. “Kita sudah rapatkan dan kemarin sudah ada kurang lebih Rp 60 miliar yang disiapkan dari DTU,” jelasnya di Semarang, Kamis (8/9/2022).
Selain anggaran dua persen DTU, pemprov juga menyiapkan anggaran yang bersumber dari belanja tidak terduga (BTT). Peruntukannya nanti tidak hanya terbatas bagi subsidi sektor transportasi.
Namun juga bantuan untuk sektor lain seperti subsidi harga kebutuhan pokok hingga bantuan sosial untuk kelompok masyarakat yang berhak mendapatkan.
Maka, orang nomor satu di Provinsi Jateng ini minta semuanya dihitung dengan cermat. Mulai dari siapa saja yang berhak dan apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat yang terdampak termasuk juga alokasi anggarannya.
Misalnya, jelas Ganjar, di sektor transportasi yang sangat membutuhkan adalah angkutan umum kecil, ojek online (ojol), termasuk juga ojek konvensional. Berikutnya pelaku UMKM, nelayan, petani, pelaku pariwisata, dan lainnya.
Adapun untuk program bantuan yang disiapkan di antaranya bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 8,7 miliar untuk 11.667 penerima Kartu Jateng Sejahtera, premi asuransi nelayan bagi 10 ribu orang nelayan.
Berikutnya subsidi tarif pada Trans Jateng sebesar Rp 17,9 miliar, subsidi biaya operasional melaut Rp 4,7 miliar untuk 14.375 nelayan kecil, bantuan bahan baku untuk 1.810 industri kecil menengah sebesar Rp 905 juta.
Selain itu juga disiapkan bansos untuk 4.224 kru angkutan umum dan 17 ribu driver ojek online (ojol) sebesar Rp 12,7 miliar, dan bantuan bagi para pelaku distribusi pangan yang besarannya mencapai Rp 2,4 miliar.
Nantinya, lanjut gubernur, bantuan bahan bakar juga akan diberikan kepada kendaraan wisata di lingkungan daya tarik wisata, bantuan bagi 2.264 kelompok tani pengguna alat dan mesin pertanian.
Termasuk juga subsidi bahan bakar alat-alat peternakan serta bantuan BBM untuk kelompok petani pengelola penggilingan padi.
Gubernur juga menekankan, agar dalam program pemberian bantuan ini harus tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan. Maka penting dipastikan apa yang dibutuhkan agar program dukungan ini efektif pemanfaatannya.
Bukan tidak mungkin selain sembako yang dibutuhkan, seperti halnya para petani yang kemarin sulit membeli BBM di SPBU karena harus ada rekomendasi. “Yang begini-begini harus dihitung dengan baik,” tegasnya.
Sementara untuk petani dan nelayan yang mengeluhkan kesulitan akses pembelian BBM, gubernur memastikan telah berkoordinasi dengan Pertamina agar memberikan kemudahan kepada kelompok masyarakat ini.
Termasuk merumuskan bagaimana skema yang lebih praktis, apakah dititipkan ke Pertamina atau menggunakan cara yang sudah ada. Karena nelayan dan petani di Jateng sudah ada kartu nelayan dan kartu tani. “Ini yang sedang kami persiapkan,” kata Ganjar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
