REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta melakukan pemantauan secara rutin terhadap harga bahan pokok. Pemantauan ini dilakukan untuk menekan inflasi akibat naiknya sejumlah bahan pokok menyusul kenaikan harga BBM.
Penjabat (Pj) Wali Kota Yogyakarta, Sumadi mengatakan, pemantauan menyusul kenaikan BBM ini mulai dilakukan pekan ini baik di pasar tradisional, maupun di pusat perbelanjaan modern. Termasuk pemantauan di gudang cadangan pangan yang ada di Kota Yogyakarta.
"Kita melakukan pemantauan terhadap harga-harga yang memungkinkan mendongkrak angka inflasi seperti beras, daging, sayur-sayuran," kata Sumadi.
Dari pemantauan yang sudah dilakukan, Sumadi menyebut, tidak ada kenaikan harga bahan pokok yang signifikan. Bahkan, kata Sumadi, harga bahan pokok saat ini di Kota Yogyakarta masih relatif normal setelah naiknya harga BBM.
"Kenaikan BBM belum lama ini dikhawatirkan memicu inflasi. Meski angka inflasi di Kota Yogyakarta sempat naik, namun harga kebutuhan pokok di Kota Yogyakarta relatif stabil," ujar Sumadi.
Sumadi menjelaskan, beberapa komoditas pangan justru mengalami penurunan harga. Salah satunya cabai keriting yang mengalami penurunan menjadi sekitar Rp 35 ribu per kilogram dari yang sebelumnya Rp 50 ribu per kilogram.
"Selain cabai, telur yang sebelumnya sempat di atas Rp 30 ribu per kilogram kini turun menjadi Rp 27 ribu," jelas Sumadi.
Meskipun begitu, Sumadi menyebut bahwa pihaknya akan terus melakukan pemantauan terhadap harga-harga bahan pokok. Begitu pun dengan ketersediaan bahan pokok juga terus dipantau.
Dalam rangka mengantisipasi lonjakan harga bahan pokok agar tidak memicu semakin meningkatkan inflasi, pihaknya juga melakukan upaya lain. Seperti menggelar pasar murah dengan menggandeng berbagai instansi seperti Bulog dan Kadin.
"Untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan harga kebutuhan pokok, Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki skema khusus. Salah satunya Pemkot Yogyakarta bakal menggelar pasar murah," tambah Sumadi.
Sebelumnya, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X juga sudah meminta kepada masing-masing pemerintah kabupaten/kota untuk menurunkan inflasi. Pasalnya, inflasi di DIY cukup tinggi karena terjadinya kenaikan pada sejumlah bahan pokok menyusul naiknya harga BBM.
Saat ini, inflasi di DIY tercatat di angka 5,47 persen. Angka tersebut lebih tinggi dari standar yang ditetapkan pemerintah pusat yakni lima persen.
Sultan menyebut bahwa pihaknya telah menyelesaikan tahap pertama penanganan inflasi pada jajaran forkopimda. Selanjutnya, kata Sultan, aspek teknis harus segera dilakukan oleh jajaran OPD (organisasi perangkat daerah), seperti melalui pemberian bantuan sosial (bansos).
"Kita lanjutkan aspek teknis ya, dalam aspek teknisnya itu ada BLT (bantuan langsung tunai) dari APBN, ada BLT dari APBD," kata Sultan belum lama ini.
Selain itu, Sultan juga meminta agar operasi pasar semakin ditingkatkan guna mengatasi kenaikan harga bahan pokok. Operasi pasar dikatakan dilakukan bukan hanya mampu menstabilkan harga barang, namun akan membantu pabrik tetap beroperasi untuk memasok barang.
Untuk itu, katanya, diperlukan mekanisme yang tepat dan strategis dalam menurunkan inflasi di DIY yang sudah tinggi. "Mungkin operasi pasar, mungkin apa pasar murah, dan sebagainya (agar dilakukan) untuk tidak makin menaikkan inflasi," ujar Sultan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika