REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah masih memiliki waktu untuk membahas sebelum akhirnya memutuskan anggaran bantuan sosial dan bantuan kepada kabupaten/kota.
Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mengatakan rancangan perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2022 diprioritaskan untuk bantuan sosial dan bantuan kepada kabupaten/kota.
Hal ini untuk merespons instruksi pemerintah agar daerah turut bergotong royong dalam pengendalian inflasi dampak kebijakan kenaikan harga BBM yang telah diberlakukan per 3 September 2022 lalu.
Khususnya untuk beberapa sektor yang dinilai sangat terdampak atas kenaikan BBM, seperti sektor pertanian-perikanan dan sektor transportasi, serta dalam menanggulangi bertambahnya angka kemiskinan.
"Dari eksekutif maupun legislatif masih ada waktu sampai Selasa sebelum diputuskan. Saya berharap kawan-kawan bisa mengoptimalkan pembahasan sebelum memutuskan," ungka Ganjar, usai memberikan penjelasan atas Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2022 dan Nota Keuangannya dalam rapat paripurna di gedung DPRD.
Dalam rapat paripurna ini, Ganjar menjelaskan tiga hal yang mendapatkan prioritas pada APBD Perubahan 2022. Pertama, terkait dampak penyesuaian harga BBM harus disikapi dengan bijak sehingga pengalihan subsidi BBM ke berbagai bantuan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat kepada masyarakat yang kurang mampu.
"Mari kita hitung betul dampak dari kenaikan BBM ini agar persoalan daya beli masyarakat tetap terjaga, inflasinya, sektor, dan subsektor terdampak dan sasarannya harus jelas," tegas gubernur.
Kedua, saat ini kondisi cuaca sedang tidak baik serta kondisi dunia yang sedang bergejolak, maka pertanian dalam arti luas harus diperhatikan dan disiapkan dengan serius.
Beberapa komoditas yang termasuk dalam volatile food juga sangat mempengaruhi inflasi dalam beberapa bulan terakhir juga harus mendapatkan perhatian serta diantisipasi dengan baik.
"Urusan pertanian dalam arti luas disiapkan betul sehingga bantuan bisa ke sana. Karena profesi-profesi yang ada di sana juga terganggu, baik petani maupun nelayan ini juga terganggu karena itu maka bantuan ini kita arahkan ke sana," lanjutnya.
Ia juga meminta agar bantuan bantuan yang tidak terlalu penting untuk infrastruktur kecil agar diakumulasikan dan dijadikan satu untuk mendorong sektor yang lebih membutuhkan. Termasuk mendorong pengendalian inflasi guna meningkatkan kembali ekonomi masyarakat yang lagi sulit.
Terakhir yang menjadi fokus dan prioritas adalah proporsionalitas di antara bantuan yang diberikan kepada kabupaten/kota di Jateng. Menurutnya, pemberian bantuan tambahan 2022 akan terdistribusi kepada 21 kabupaten/kota. Dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah.
Maka tidak menutup kemungkinan bantuan itu dapat dialokasikan kepada 14 kabupaten/kota lain secara proporsional. Dalam hal ini Kabupaten Purworejo dan Pemalang mendapatkan bantuan tertinggi.
"Proporsionalitas bantuan yang kita berikan ke kabupaten/kota yang ada, khususnya kabupaten yang miskin kita prioritaskan yuk karena sekali genjot bisa dapat banyak hal," tegas gubernur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika