REPUBLIKA.CO.ID, BANYUWANGI - Pada 2023, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengalokasikan Rp 7 miliar untuk percepatan penurunan stunting atau balita permasalahan tumbuh kembang di wilayah setempat.
"Soal stunting menjadi salah satu prioritas kami tahun ini. Sudah kami hitung, anggarannya disiapkan Rp 7 miliar untuk intervensi nutrisi ke ibu hamil risiko tinggi dan bayi di bawah dua tahun," ujar Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Rabu (4/1/2023).
Dijelaskan, anggaran itu dialokasikan ke 25 kecamatan secara proporsional. Nantinya kecamatan bekerja sama dengan warung atau penjual sayur keliling untuk menyalurkan makanan bernutrisi, seperti telor, ikan, ayam, daging kepada bayi dan dan ibu hamil risiko tinggi.
Program ini selain bayi dan ibu hamil mendapat tambahan asupan nutrisi, warung-warung dan penjual sayur keliling juga mendapat manfaat. "Ini juga dalam rangka upaya untuk meningkatkan ekonomi arus bawah," kata Ipuk.
Selain itu, dengan menggandeng para pedagang sayur keliling di kampung-kampung, juga memudahkan untuk memantau perkembangan bayi dan ibu hamil.
"Biasanya pedagang sayur keliling ini mendapat banyak informasi dari masyarakat. Kalau menemukan bayi stunting dan ibu hamil berisiko tinggi, mereka bisa segera melaporkan. Penanganan stunting di Banyuwangi telah mengidentifikasi data by name, by address, berikut faktor risikonya," ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi, Amir Hidayat menyebutkan, angka stunting pada 2022 sebanyak 2704 jiwa. Jumlah tersebut jauh menurun dari tahun sebelumnya yakni sebanyak 4.371 jiwa, atau terjadi penurunan secara signifikan hampir kurang lebih 50 persen.
Dari jumlah 2.704 jiwa itu terdapat jumlah sasaran prioritas, yakni 1296 jiwa, terdiri dari 792 bayi stunting di bawah 2 tahun dari keluarga miskin (0-2) stunting. Selain itu terdapat sekitar 504 ibu hamil berisiko tinggi dari keluarga miskin.
Setiap hari nantinya 792 bayi stunting dan 504 ibu hamil berisiko tinggi dari keluarga miskin tersebut akan mendapat alokasi Rp 15 ribu atau Rp 450 ribu per bulan selama setahun, untuk menambah asupan nutrisi mereka.
"Untuk penanganan stunting di tiap kecamatan telah dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang diketuai camat bersama kepala puskesmas, dengan anggota tenaga kesehatan dan elemen kader lainnya," kata Amir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
