Kamis 09 Feb 2023 20:11 WIB

Kejahatan Jalanan Buat Warga DIY Resah 

Warga menyarankan agar kampung kembali menerapkan ronda.

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Fernan Rahadi
Warga Berantas Kejahatan Jalanan di DIY
Foto: antara
Warga Berantas Kejahatan Jalanan di DIY

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Ridwan (34 tahun) mengaku resah dengan aksi kejahatan jalan yang dilakukan sejumlah pemuda di titik nol kilometer beberapa waktu lalu. Sebab menurutnya peristiwa tersebut bukan kali ini saja terjadi di Kota Gudeg itu.

"Sudah sering itu kejadian emang, ya dibilang meresahkan ya meresahkan," kata Ridwan kepada Republika, Kamis (9/2).

Apalagi dirinya sehari-hari dirinya berprofesi sebagai ojek online (ojol). Dirinya khawatir peristiwa tersebut menimpa dirinya.  "Takutnya saya lagi ambil orderan malam kena sasaran dari mereka," ujarnya.

Ia berharap kepolisian segera menindak pelaku kejahatan jalanan. Menurutnya kejadian tersebut justru hanya akan mencoreng DIY yang kerap dikenal dengan semboyan Jogja Berhati Nyaman.

 

"Ya takutnya wisatawan jadi takut ke Jogja, dampaknya kan kemana-mana, ke pariwisata, ke pendapatan kami yang sehari-hari bergantung sama jalanan," tuturnya.

Keresahan juga disampaikan Ragil Anggara (29 tahun). Menurutnya, motif penyerangan kasus kejahatan jalanan terbaru tidak jelas lantaran pelaku tidak merampas barang korban dan hanya merusak motor korban. Tindak kekerasan seperti itu tidak pernah ia temui pada kurun waktu 2009-2012 lalu. 

Ia menyarankan agar kampung kembali menerapkan ronda. Menurutnya ronda dinilai efektif mengamankan lingkungan dari pelaku kejahatan jalanan.

"Ronda penting kalau ada kasus-kasus gini mungkin korbannya bisa lari ke suatu kampung, dia belok-belok ketemu orang ronda aman gitu," ucapnya.

Ragil menilai pemerintah belum sepenuhnya fokus menangani kejahatan jalanan. Pihak terkait juga jarang melakukan patroli untuk mengamankan situasi.  "Itu kan masih anak-anak SMA, mungkin ini dampak kebanyakan libur apa gimana ya nggak tau, tapi kalau bisa hilang sih klitih (kejahatan jalanan-Red)," ujarnya

Sementara itu Raynald Alfian memandang kejahatan jalanan seolah sudah menjadi bagian dari suatu kebudayaan masyarakat di DIY. Sebab kabar mengenai tindak kekerasan yang melibatkan anak-anak berusia muda itu seperti tidak ada hentinya berseliweran di media sosial maupun di media massa.

"Entah berupa cerita korban atau rekaman dan foto sekelompok anak muda yang sedang mengacung-acungkan senjata tajam. Fakta yang terjadi di lapangan kadang kala simpang-siur ada yang berupa hoaks, ada juga yang berakhir korban jiwa," ucapnya.

Dosen ISI itu mengaku khawatir jika tiba-tiba dirinya atau anggota keluarganya menjadi korban kekerasan jalanan tersebut. Keamanan yang harusnya merupakan jaminan pemerintah dan aparat kepolisian kepada masyarakat menjadi hanya sekedar formalitas saja. 

"Tanpa mengurangi rasa hormat saya pada kerja keras yang telah dilakukan oleh aparat keamanan dan pemerintah daerah Yogyakarta, nyatanya klitih atau yang sudah diganti oleh mereka menjadi kejahatan jalanan masih saja terjadi. Bahkan yang terakhir terjadi di Titik Nol Kilometer yang secara lokasi hanya berjarak beberapa meter dari halaman depan Kantor Istana Kepresidenan, dan Kantor Gubernur DIY," jelasnya.

Menurutnya lokasi yang seharusnya terjamin keamanannya justru malah tidak aman dari tindakan kriminal. Adanya peristiwa yang terjadi di dekat kantor orang nomor satu di negara dan Provinsi ini justru mengkhawatirkan. "Bukan tidak mungkin juga akan terjadi di halaman rumah saya suatu saat. Sebagai warga Jogja tentu hal tersebut meresahkan saya, terlebih terkait rasa keamanan atau keselamatan saya dan keluarga saya," ungkapnya.

Ia menyarankan agar aparat pemerintahan dan keamanan hadir di tengah masyarakat untuk memberikan keamanan, baik dengan cara patroli rutin 24 Jam di wilayah DIY, penyuluhan anti kekerasan di sekolah-sekolah atau bahkan memfasilitasi kegiatan positif remaja di DIY. Kemudian diperlukan juga proses penegakan hukum yang tegas dan jelas kepada pelaku kejahatan jalanan.

"Menurut saya banyak penegakan hukum terkait klitih terkesan kurang maksimal dan hanya seperti asal memenuhi kemarahan masyarakat saja. Proses hukum dan vonis hukuman klitih menurut saya tidak memberikan efek jera kepada pelaku klitih di DIY hal ini pula yang melanggengkan budaya klitih," tegasnya.

Ia memandang penanggulangan kejahatan jalanan juga harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, baik para orang tua, guru dan tenaga pendidik. Serta perlu juga melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement