REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Polda DIY menggelar apel pasukan Operasi Ketupat Progo 2023 di Lapangan Mapolda DIY, Senin (17/4/2023). Apel digelar dalam rangka pengamanan Idul Fitri 1444 H.
"Apel gelar pasukan Operasi Ketupat 2023 secara serentak di seluruh indonesia mulai dari mabes polri, hingga satuan kewilayahan. Merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan pelaksanaan operasi ketupat 2023," kata Kapolda DIY Irjen Suwondo Nainggolan membacakan amanat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Apel tersebut juga merupakan wujud nyata sinergitas Polri dengan stakeholder terkait dalam rangka mengamankan mudik dan perayaan Idul Fitri 1444 H. Polri juga mengingatkan peningkatan jumlah pemudik tahun ini.
"Terlebih lagi Kemenhub RI memperkirakan potensi pergerakan masyarakat akan mengalami peningkatan dari 85,5 juta orang pada 2022, menjadi 123,8 juta orang 2023. Atau meningkat 44,8 persen. Berkaitan dengan hal tersebut, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa, hati-hati tahun ini ada lompatan besar yang mudik. Dari 86 juta ke 123 juta. Dari survei artinya, ada kenaikan 44 persen ini harus dikalkulasi, dihitung dengan baik," jelasnya.
Suwondo menyampaikan Polri bersama stakeholder terkait juga berkomitmen untuk melaksanakan pengamanan secara lebih optimal melalui operasi terpusat, dengan sandi Ketupat selama 14 hari sejak 18 April-1 Mei 2023. Kemudian akan dilanjutkan dengan pasca operasi tanggal 2-9 Mei 2023.
"Operasi Ketupat 2023 melibatkan 148.261 personel gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Kementerian terkait, BNPB, BMKG, Basarnas, Pertamina, Jasa Raharja, Jasa Marga, Satpol PP, Dishub, Dinkes, Pramuka, dan mitra kamtibmas lainnya," ujarnya.
Kapolri dalam amanatnya menyebut para personel itu nantinya menempati 2.787 pos. Rinciannya sebanyak 1.857 pos pengamanan akan difungsikan sebagai pusat informasi dan rekayasa lalin.
Serta memastikan kemananan dan ketertiban pada objek wisata, pusat perbelanjaan, dan pusat keramaian lainnya. Kemudian 713 pos pelayanan berfungsi untuk tempat istirahat pengemudi, menejemen rest area, pelayanan kesehatan, pemberian takjil gratis, dan berbagai layanan lainnya.
"Adapun 217 pos terpadu yang berfungsi untuk pusdal operasi yang terintegrasi bersama stake holder dilengkapi dengan command center terpadu," ungkap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
