REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengungkapkan, program penanganan kemiskinan ekstrem di Jateng terus digencarkan. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditemui usai memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang, Jateng, Rabu (7/6/2023).
Menurut Ganjar, progres tersebut tak lepas dari berbagai intervensi yang dilakukan Pemprov Jateng dalam mengatasi problem kemiskinan ekstrem. Di antaranya bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RLTH), listrik, sumber air, hingga jambanisasi.
Di tahun 2022 sendiri, pihknya telah menyelesaikan target 11.417 bantuan rehabilitasi RLTH. Tahun ini target bantuan rehab RTLH ditambah menjadi 15 ribu unit.
“Beberapa intervensinya sudah mulai bagus, kita cek rumah yang tidak layak huni, kita cek jambannya, airnya, anak tidak sekolah, dan penyandang disabilitas. Ini beberapa yang menjadi prioritas kami. Kita coba kerjakan," kata Ganjar.
Ganjar mengatakan, verifikasi dan validasi data kemiskinan ekstrem sudah seratus persen dengan bantuan kepala daerah dan kepala desa (kades) se-Jateng.
Ganjar meminta kebutuhan intervensi dari dana APBD segera dikerjakan. Sementara, Ganjar juga ingin intervensi tersebut dilakukan secara gotong royong melalui sumber non-APBD seperti Baznas, CSR, hingga kolaborasi filantropi.
"Sekarang kita mulai petakan yang ada di masing-masing kabupaten/kota. Alhamdulillah yang stunting 100 persen sudah diintervensi. Ini menyenangkan sehingga kalau stunting itu hitungannya bisa kita kerjakan selama tiga bulan harusnya sudah ada hasilnya,” kata Ganjar.
“Jumat besok saya minta untuk dikumpulkan hasil seluruh intervensi yang ada sehingga kita akan bisa tahu seberapa mereka bisa kita selesaikan dengan cepat," sambungnya.
Ganjar optimistis target Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengejar kemiskinan ekstrem nol persen di 2024 segera dikejar. Strategi pun telah disusun Ganjar seperti penggunaan anggaran dari APBD yang murni dikerjakan Pemprov Jateng dan potensi APBD perubahan yang bisa dilakukan bersama DPRD.
"Lalu persiapan RAPBD tahun 2024. Masih ada satu kesempatan meskipun saya selesaikan di bulan September tetapi desain bisa kita lakukan sekarang sehingga nanti kita ajak kawan-kawan DPRD untuk bisa mengeroyok yang ada di kabupaten/kota," kata Ganjar.
Selain stunting sudah 100 pesen, sejumlah indikator masih membutuhkan intervensi. Sebab itu Ganjar meminta pemerintah kabupaten/kota berinisiatif mengajak perusahaan-perusahaan yang ada di setiap daerah untuk membantu.
"Umpama (di Grobogan) ada satu perusahaan semen di sana, ya sudah dong kamu bantu soal RTLH, bantu soal jamban, itu kan fisik semuanya. Kemarin ketemu dengan asosiasi penambang, ini legal semua, mereka memberikan CSR-nya juga bisa,” katanya.
Di samping itu, Ganjar menyebut kerja sama dengan perusahaan juga bisa dilakukan untuk mengintervensi persoalan pengangguran. Salah satunya dengan mempekerjakan warga dalam projek padat karya atau memberi pelatihan.
Sementara untuk bidang pendidikan, Ganjar sedang menyiapkan desain untuk mengintervensi anak tidak sekolah dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Ganjar ingin semua anak usia sekolah mendapatkan pendidikan layak sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya.
"Pokoknya target kita hitung sampai akhir tahun, optimal tenaga yang bisa kita berikan berapa, proyeksi hasil yang bisa kita tangani berapa sehingga utang kita di tahun 2024 berapa," kata Ganjar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
