Senin 10 Jul 2023 14:12 WIB

Seribu Lebih Buruh Aspirasikan Suara di Sleman

Aliansi Buruh Yogyakarta menuntut kepada pemerintah sebanyak lima hal.

Ribuan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Yogya yang merupakan gabungan dari berbagai Serikat Pekerja/Serikat Buruh berkumpul di Gelanggang Olah Raga (GOR) Tridadi, Sleman, Ahad (9/7/2023). Para buruh yang didominasi kaum perempuan ini sejak pukul 8 pagi sudah memasuki GOR Tridadi untuk mengikuti Forum Group Diskusi (FGD) yang digelar Aliansi Buruh Yogyakarta.
Foto: Republika/Fernan Rahadi
Ribuan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Yogya yang merupakan gabungan dari berbagai Serikat Pekerja/Serikat Buruh berkumpul di Gelanggang Olah Raga (GOR) Tridadi, Sleman, Ahad (9/7/2023). Para buruh yang didominasi kaum perempuan ini sejak pukul 8 pagi sudah memasuki GOR Tridadi untuk mengikuti Forum Group Diskusi (FGD) yang digelar Aliansi Buruh Yogyakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Sebanyak 1.000 lebih buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Yogya yang merupakan gabungan dari berbagai Serikat Pekerja/Serikat Buruh berkumpul di Gelanggang Olah Raga (GOR) Tridadi, Sleman, Ahad (9/7/2023). Para buruh yang didominasi kaum perempuan ini sejak pukul 8 pagi sudah memasuki GOR Tridadi untuk mengikuti Forum Group Diskusi (FGD) yang digelar Aliansi Buruh Yogyakarta. 

Terdapat lebih dari 1.000 peserta yang hadir mewakili seluruh elemen buruh mulai dari buruh garmen, buruh tani dan tembakau, nelayan, Ojol dan pekerja UKM.

"Aliansi Buruh Yogyakarta berkumpul untuk merespons kondisi mereka karena kebijakan Omnibus Law dan RUU Kesehatan telah merugikan nasib mereka," ujar Ketua Kegiatan FGD Ruswadi, Ahad.

Ditambahkannya, Aliansi Buruh Yogyakarta yang terdiri dari DPD KSPSI, PD FSP NIBA, GIP, PD  TSK, PD PGSI, PD Parekraf, FBI, DPD SPN, dan KSBSI meminta juga menuntut kepada pemerintah sebanyak lima hal.

Yang pertama, agar pemerintah membatalkan dan mencabut Undang Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Kedua, agar pemerintah mencabut Permenaker Nomor 5 Tahun 2023. Ketiga, agar pemerintah meninjau Kembali RUU Kesehatan yang mengategorikan tembakau setara narkotika dan psikotropika.

Keempat, mereka juga menuntut pemerintah menciptakan dan perluasan lapangan kerja tanpa memangkas atau mengurangi kesejahteraan buruh yang sudah ada. Kelima, pemerintah diminta menghentikan dan batasi mendatangkan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Pada kesempatan FGD Aliansi Buruh Yogyakarta ini hadir sejumlah calon DPRD dan DPR RI yang pro dengan suara buruh. Salah satunya Ketua KSBSI, Feldynata Kusuma yang maju lewat Parta Demokrat.

Menurut Feldy, semua elemen buruh yang hadir di sini harus menyatukan langkah dan tujuan kita guna kemenangan kita dalam konstestasi politik pemilihan presiden dan kepala daerah. "Pilihlah pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang peduli dengan nasih buruh," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Aliansi Buruh Yogyakarta juga menggalang dukungan untuk Anies Baswedan sebagai Calon Presiden RI pada Pemilu 2024 mendatang.  "Aliansi Buruh Yogyakarta mendesak kepada Pimpinan DPP Konfederasi maupun Federasi di Jakarta untuk segera mendeklarasikan dan mendukung H Anies Rasyid Baswedan sebagai Calon Presiden Periode 2024-2029", ujar Ruswadi.

Dalam orasinya Ruswadi juga menilai kinerja Anies Baswedan semasa menjabat gubernur DKI Jakarta menaikkan upah pekerja DKI yang tinggi dengan tidak mengacu pada Omnibus Law. Selain itu juga ada kebijakan naik bus gratis, pendidikan dan sembako yang disubsidi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement