REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Lebih dari 1.300 pelaku industri perfilman, termasuk para aktor dan aktris pemenang penghargaan Oscar, Emmy, BAFTA, dan Cannes, telah menandatangani ikrar bersama untuk tidak bekerja sama dengan institusi film Israel yang terlibat dalam genosida serta apartheid terhadap rakyat Palestina. Mereka membuat ikrar tersebut merespons masih banyaknya negara yang membiarkan pembantaian warga Palestina oleh Israel. 

"Di momen krisis yang mendesak ini, di mana banyak pemerintah kita membiarkan pembantaian di Gaza, kita harus melakukan segala yang kita bisa untuk mengatasi keterlibatan dalam kengerian yang tak henti-hentinya itu," kata para pelaku industri perfilman dalam pernyataan yang mereka tandatangani bersama, Senin (8/9/2025), dikutip Anadolu Agency. 

Mengingat putusan Mahkamah Internasional (ICJ) yang menyatakan adanya risiko logis terkait genosida di Gaza, mereka menyatakan kebebasan bagi semua orang adalah kewajiban moral yang tidak dapat diabaikan siapa pun. "Kami menjawab seruan para sineas Palestina, yang telah mendesak industri film internasional untuk menolak pembungkaman, rasisme, dan dehumanisasi, serta untuk 'melakukan segala yang manusiawi' guna mengakhiri keterlibatan dalam penindasan mereka," ujar mereka.

"Terinspirasi oleh Filmmakers United Against Apartheid yang menolak menayangkan film mereka di Afrika Selatan di bawah apartheid, kami berjanji untuk tidak menayangkan film, tampil di, atau bekerja sama dengan institusi film Israel—termasuk festival, bioskop, penyiar, dan perusahaan produksi—yang terlibat dalam genosida dan apartheid terhadap rakyat Palestina," tambah mereka dalam pernyataannya. 

Ikrar untuk memboikot kerja sama dengan institusi perfilman Israel ditandatangani antara lain oleh Olivia Colman, Javier Bardem, Aimee Lou Wood, Susan Sarandon, Mark Ruffalo, Riz Ahmed, Tilda Swinton, Julia Sawalha, Miriam Margolyes, Ken Loach, dan Juliet Stevenson. Saat ini Israel masih terus melancarkan agresinya ke Jalur Gaza. Lebih dari 64.500 warga Palestina di Gaza telah terbunuh sejak Israel memulai serangannya pada Oktober 2023. 

Pada November tahun lalu, Mahkamah Pidana Internasional menerbitkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan menteri pertahanan Israel, Yoav Gallant. Keduanya dianggap berperan atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Ikuti Whatsapp Channel Republika