Rabu 26 Jul 2023 13:05 WIB

Warga Tolak Cangkringan Jadi Tempat Pembuangan Sampah, Sultan: Wong Hanya Satu Bulan

Penolakan dilakukan warga karena khawatir akan dampak yang ditimbulkan.

Rep: Silvy Dian Setiawan/Febrianto Adi Saputro/ Red: Fernan Rahadi
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Foto: Silvy Dian Setiawan
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Warga di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, DIY, menolak wilayahnya menjadi tempat penampungan sampah selama ditutupnya TPA Regional Piyungan. Penutupan TPA Piyungan dilakukan sejak 23 Juli hingga 5 September 2023 nanti.

Penolakan dilakukan warga karena khawatir akan dampak yang ditimbulkan. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, lahan yang disiapkan di Cangkringan sekitar dua hektare tersebut hanya akan menampung sampah sementara.

Baca Juga

Sultan juga menyebut bahwa lurah di kelurahan setempat juga sudah menyetujui daerah tersebut untuk dijadikan sebagai tempat penampungan sementara. "Wong (untuk penampungan sampah) hanya sementara, hanya satu bulan kok. Ya terserah Pak Lurah, Pak Lurah yang menyetujui," kata Sultan di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Rabu (26/7/2023).

Sebelumnya, Panewu (Camat) Cangkringan Djaka Sumarsana sudah menyebut bahwa penolakan hasil dari musyawarah dengan warga setempat. "Dari hasil musyawarah dengan warga Karanggeneng, Umbulharjo menolak kalau TPS di lokasi tersebut," kata Panewu Cangkringan Djaka Sumarsana kepada Republika.co.id, Rabu (26/7/2023).

 

Djaka mengatakan, dasar penolakan tersebut karena warga khawatir dampak yang ditimbulkan dengan adanya tempat pembuangan sampah. Belum diketahui wilayah mana lagi di Cangkringan yang menyampaikan penolakan. "Akan ditindaklanjuti oleh Pemkab Sleman dan dikoordinasikan lebih lanjut," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, Epiphana Kristiyani. Ia membenarkan adanya penolakan tersebut. "Iya, semua warga tolak (rencana dijadikan TPS sementara)," katanya.

Epiphana menilai penolakan tersebut merupakan hal yang wajar. Ia memahami bahwa penolakan tersebut akan berdampak pada perekonomian warga yang sehari-hari bergantung pada pariwisata. "Kalau masyarakat menolak ya kami paham. Jadi, nggak apa-apa kita sekarang berupaya cari tempat lain yang bisa kita titipi," ujarnya.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement