REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Pemkab Bantul pada 2023 berupaya melakukan perbaikan pada fasilitas sekolah yang rusak. Anggaran yang dikucurkan yakni sekitar Rp 6,42 miliar untuk sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).
Data dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bantul menyebutkan, anggaran berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sekitar Rp 3,55 miliar dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) 2023 sekitar Rp 2,87 miliar.
DAK dikucurkan dari pusat untuk rehabilitasi fisik dan penunjang sarana prasarana. Dari total tersebut, sekitar Rp 3,44 miliar untuk renovasi dan rehabilitasi fisik SD, dan Rp 2,98 miliar untuk SMP.
Kepala Disdikpora Bantul, Isdarmoko menuturkan, anggaran itu telah melalui beberapa perbaikan yang akan disahkan pada Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2023. "Semua sudah melalui proses pembangunan pada tahun ini," ujar Isdarmoko kepada Republika, Rabu (16/8/23).
Dari jumlah tersebut, ada sekitar 10 SD yang direhabilitasi dan direnovasi fisik dan penunjangnya. Sedangkan SMP, ada tiga sekolah yang direnovasi dan dibangun fasilitas penunjangnya.
Menurut Isdarmoko, pihaknya berupaya mendorong perbaikan fasilitas dan sarana prasarana sekolah pada tahun ini. Selama pandemi seluruh anggaran di-refocusing untuk penanganan Covid-29, sehingga masih banyak sekolah membutuhkan perbaikan.
Oleh karena itu ia mengimbau agar pihak sekolah segera melaporkan kondisi sekolah mereka melalui Dapodik. Ini mengingat DAK yang dikucurkan dari pusat berasal dari data yang dilaporkan sekolah ke Dapodik.
"Setelah dilaporkan dan diverifikasi, anggaran itu tidak langsung turun untuk tahun depan, tapi untuk dua tahun ke depan. Makanya pihak sekolah perlu selalu update mengenai kondisi sekolah mereka setiap tahunnya, deadline-nya 31 Agustus ini,"jelas dia.
Sebelumnya Kepala Bidang SD Disdikpora Bantul, Edy Sutrisno menyebutkan, sekitar 60-70 persen dari 281 sekolah dasar di Bantul mengalami kerusakan. "Ada yang sudah proses pembangunan, pada 2024 kita ajukan lagi," kata Edy.
Ketua Komisi D DPRD Bantul Suratman mengatakan akan berupaya agar anggaran pendidikan dapat ditambah, dari provinsi maupun dari DAK pusat. Ini karena anggaran yang ada minim sekali, sedangkan banyak sekali sekolah yang perlu segera diperbaiki.
"Kalau tidak dibangun mulai dari dini enam tahun kemudian APBD tidak mampu mengatasi kerusakan gedung-gedung sekolah. Anggaran untuk perbaikan gedung sekolah masih mepet sekali," ujarnya.
Untuk tahun ini, anggaran pendidikan sudah berupaya dioptimalkan dan akan disahkan dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2023. Sedangkan untuk anggaran 2024, pihaknya masih menunggu laporan dari pihak sekolah dan Disdikpora mengenai anggaran yang diperlukan untuk renovasi sekolah.
"Kalau 2024 baru terdata sekitar 20 SD, dan masih banyak sekali yang belum laporan. Saya melihat dari kepsek takut mengajukan karena jarang terealisasi. Tapi saya minta kepada para kepsek minta datanya secepatnya," tegas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
