Jumat 08 Sep 2023 07:45 WIB

Strategi Pemprov DIY Turunkan Prevalensi Stunting Jadi 14 Persen pada 2024

Prevalensi stunting di DIY sudah turun 0,9 persen di 2022.

Rep: Silvy Dian Setiawan/ Red: Yusuf Assidiq
LESURE:ilustrasi stunting
Foto: Antara/Syifa Yulinnas
LESURE:ilustrasi stunting

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menyebut kolaborasi lintas sektor penting dalam pencegahan dan penanganan stunting. Termasuk dalam upaya menurunkan prevalensi stunting menjadi 14 persen pada 2024.

Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X mengatakan, prevalensi stunting di DIY sudah turun 0,9 persen di 2022 menjadi 16,4 persen. Angka ini turun dari yang sebelumnya tercatat 17,3 persen di 2021.

Meski sudah menunjukkan penurunan, belum mencapai target 14 persen seperti yang ditetapkan pemerintah pusat. Untuk itu, upaya untuk terus menekan stunting masih perlu dilakukan di DIY agar dapat turun di angka 14 persen pada 2024 mendatang.

"Upaya penurunan stunting di DIY tetap harus digencarkan melalui kolaborasi lintas sektor agar dapat mencapai target prevalensi stunting sebesar 14 persen pada 2024, sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024," kata Wagub DIY dalam Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting dan Rembuk Stunting Tingkat DIY Tahun 2023, di Hotel Santika Premiere Jogja.

Menurut dia, kolaborasi lintas sektor dalam mengatasi permasalahan stunting masih dirasa kurang, meski belum ada tolak ukur dalam menentukan seberapa besar kolaborasi yang dilakukan. Ia melihat, masih banyak stakeholder atau sektor yang terlibat bergerak sendiri-sendiri.

"Tentu akan lebih efektif jika bisa dilaksanakan secara bersama-sama,” ujarnya. Wagub juga menegaskan, kolaborasi lintas sektor ini merupakan kunci utama dalam percepatan penurunan stunting.

Kesehatan, gizi, pendidikan, sanitasi, dan sektor lainnya harus bekerja sama guna mencapai target penurunan stunting. “Saya pada kesempatan ini juga ingin mengapresiasi kepada BKKBN, OPD di DIY juga kabupaten/kota, serta seluruh pihak yang telah berinovasi dan bergerak dengan program-program yang sangat baik dalam upaya penurunan stunting," katanya.

Disebutkan, upaya mempercepat penurunan stunting juga dapat dilakukan DIY dengan membangun jaringan bersama daerah-daerah lain. Dengan begitu, skema-skema penanganan stunting di DIY digabungkan dengan skema yang dimiliki daerah lain dengan harapan upaya yang dilakukan berjalan lebih baik.

“Mungkin secara general kita dianggap terbaik, tapi belum tentu. Daerah lain juga mungkin punya skema-skema penanganan yang kita tidak punya, dan kalau itu kita gabung tentu menjadi lebih baik,” kata dia mengatakan.

Kepala Perwakilan BKKBN DIY, Andi Ritamariani menambahkan, berdasarkan dokumen atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY 2023 yang tercantum dalam Peraturan Daerah Gubernur Nomor 26 Tahun 2022, target penurunan prevalensi stunting di DIY di 2023 yakni 15,1 persen.

Artinya, ditargetkan prevalensi stunting di DIY turun 1,3 persen pada 2023 ini jika dibanding dengan 2022 yang masih di angka 16,4 persen. Andi menegaskan, dilakukan sejumlah upaya strategis untuk mencapai target tersebut pada 2023 ini.

“Tentunya akan ada upaya-upaya yang strategis yang akan kita lakukan bersama dengan Pemda DIY dan seluruh kabupaten kota dalam menjamin target sebesar 1,3 persen yang akan kita turunkan dari 2022 untuk 2023,” kata Andi.

Lebih lanjut, ia menuturkan sebagai bagian dalam upaya mempercepat penurunan stunting di DIY ini, sejak 2022 telah dibentuk tim percepatan penurunan stunting di semua tingkatan wilayah.

Selain itu, juga sudah terbentuk satgas percepatan penurunan stunting, tim audit kasus stunting, dan tim pendamping keluarga yang tersebar di kabupaten/kota se-DIY.

Dijelaskan, tim pendamping keluarga menjadi ujung tombak penurunan stunting di wilayah-wilayah. Salah satu tugasnya adalah memastikan dan memberikan pendampingan kepada keluarga yang berisiko stunting.

"Di antaranya yaitu (memberikan pendampingan kepada) calon pengantin, ibu hamil, kemudian adalah ibu yang memiliki baduta," ujarnya.

Saat ini, jumlah tim pendamping keluarga di sendiri berjumlah 5.556 personel. Sebarannya berdasarkan kabupaten/kota, yakni di Bantul berjumlah 1.218 personel, di Gunungkidul 1.068 personel.

"Di Kulonprogo berjumlah 687 personel, Sleman berjumlah 2.088 personel, dan Kota Yogyakarta 495 personel," kata Andi.

Terkait dengan Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting dan Rembuk Stunting Tingkat DIY 2023, Andi menyebut kegiatan ini digelar untuk memperkuat komitmen dalam rangka pelaksanaan percepatan penurunan stunting yang akan dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi.

Kegiatan tersebut diikuti oleh tim percepatan penurunan stunting DIY dan perwakilan tim percepatan penurunan stunting kabupaten/kota se-DIY.

Dalam kegiatan itu, turut dilaksanakan penandatanganan kesepakatan komitmen dan rencana program/kegiatan, serta rencana koordinasi dan konsolidasi lintas sektor tim percepatan penurunan stunting DIY.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement