REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Ketua Majelis Kesehatan PP 'Aisyiyah, Warsiti, menyoroti peran penting tenaga kesehatan (nakes) dalam memberikan pelayanan kepada korban kekerasan. Hal ini disampaikan Warsiti dalam workshop pelatihan kepada nakes yang bertujuan memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai isu-isu kekerasan seksual.
Workshop tersebut diadakan pada 21 hingga 22 Oktober 2023, yang bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA). Workshop ini sebagai salah satu bentuk komitmennya untuk mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan publik, serta upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Menurut Warsiti, sering kali korban kekerasan terbatas dalam menyampaikan informasi kepada nakes terkait isu-isu kekerasan seksual. Dengan begitu, perlu adanya pemahaman yang diberikan kepada nakes untuk lebih mendukung korban kekerasan.
“Para tenaga kesehatan perlu belajar bagaimana memberikan pelayanan yang lebih baik, termasuk pendampingan psikologis untuk mendukung korban kekerasan. Tujuannya agar tenaga kesehatan tidak hanya memulangkan pasien kekerasan begitu saja, tetapi juga dapat memberikan rujukan yang tepat,” kata Warsiti, Senin (23/10/2023).
Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan KPPA, Eni Widiyanti mengatakan, perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah kewajiban negara, dan harus ada zero tolerance terhadap kekerasan.
Eni pun memberikan data di mana masih sangat tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan. Setidaknya sekitar satu dari empat perempuan mengalami kekerasan selama hidupnya.
"Salah satu tantangan adalah memastikan data pelaporan kekerasan dikelola dengan baik, sehingga dapat memberikan bantuan kepada korban dan memberikan efek jera kepada pelaku," kata dia.
Sementara itu, Ketua Umum PP ‘Aisyiyah, Salmah Orbayinah mengatakan, ‘Aisyiyah berkomitmen untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada perempuan dan anak, dan ini sudah menjadi perhatian sejak awal berdirinya organisasi perempuan tersebut.
Bahkan, katanya, ini diperkuat kembali dengan komitmen perempuan berkemajuan di Muktamar ke-48 ‘Aisyiyah pada 2022, yang salah satunya adalah tentang komitmen untuk peduli terhadap masalah kemanusiaan universal.
"Tidak hanya kepekaan ‘Aisyiyah pada persoalan dunia, namun yang terpenting ‘Aisyiyah berdiri dan hadir dalam isu-isu pembelaan kaum yang membutuhkan. Salah satunya mereka yang menjadi korban kekerasan seksual,” tegas Salmah.
Dikatakan, workshop yang dihadiri 75 peserta yang sebagian dari perwakilan Majelis Kesehatan Wilayah PP 'Aisyiyah ini merupakan langkah penting dalam upaya memerangi kekerasan seksual.
Selain itu, workshop ini juga dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada nakes tentang pencegahan dan penanganan kasus-kasus kekerasan pada perempuan dan anak.
"Aisyiyah dan KPPA berkomitmen untuk terus bekerja sama dalam mewujudkan perlindungan hak perempuan dan anak, serta mendorong peran perempuan dalam pembangunan dan kebijakan publik," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
