REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera disahkan. Menurutnya selain penindakan, pencegahan juga jauh lebih penting untuk dilakukan.
"Saya kira perampasan aset harus segera (disahkan) karena itu yang menjadi tuntutan masyarakat ya, karena tidak sekadar tindakan tapi sebenarnya pencegahan jauh lebih penting juga," kata Ganjar saat menghadiri Rapat Terbuka Peringatan Dies Natalis ke-74 UGM di Grha Sabha Pramana (GSP) UGM, Sleman, Selasa (19/12/2023).
Ganjar juga menyinggung kembali soal pentingnya pendidikan anti korupsi sejak dini. Saat menjabat Gubernur Jawa Tengah, dirinya pernah bekerja sama dengan KPK untuk mengajak 35 bupati wali kota menandatangani kesepakatan komitmen pendidikan anti korupsi sejak dini.
"Bahkan sejak PAUD saya kira itu jauh lebih penting karena itu investasi panjang membentuk karakter dan mengubah perilaku untuk mencegah hal-hal yang sifatnya buruk," ucapnya.
Selain itu Ganjar juga menanggapi soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait adanya peningkatan transaksi mencurigakan selama Pemilu 2024. Menurutnya temuan PPATK tersebut perlu disampaikan juga kepada seluruh partai-partai.
"Sehingga semua yang masuk, semua yang terekam itu betul-betul menjadi pertanggungjawaban, akuntabel dan semua bersumber dari anggaran-anggaran atau sumber-sumber yang kredibel. Ini peringatan untuk semuanya agar tidak keliru," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
