Selasa 02 Apr 2024 15:02 WIB

Dimulai 23 Tahun Lalu, Pembangunan Jalur Pansela Jatim Baru 55 Persen

Bappeda Jatim mengungkap kendala dalam pembangunan jalur pansela.

Rep: Dadang Kurnia/ Red: Irfan Fitrat
(ILUSTRASI) Jalur Lintas Selatan (JLS) atau jalur pansela di wilayah Jember, Jawa Timur.
Foto: ANTARA/Seno
(ILUSTRASI) Jalur Lintas Selatan (JLS) atau jalur pansela di wilayah Jember, Jawa Timur.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA — Pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) atau jalur pantai selatan (pansela) Provinsi Jawa Timur (Jatim) sejauh ini baru tuntas sebagian dari rencana. Adapun pembangunannya dimulai sekitar 23 tahun lalu.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jatim Muhammad Yasin mengatakan, panjang jalur pansela direncanakan sekitar 628 kilometer. Hingga kini, kata dia, yang sudah terbangun sekitar 350 kilometer atau kurang lebih 55 persen dari rencana.

Baca Juga

“Pansela sudah 23 tahun lebih, tapi belum selesai. Maka di dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) ini menjadi target utama untuk penyelesaian pansela,” kata Yasin di Surabaya, Senin (1/4/2024). 

Jalur pansela Jatim dicanangkan menjadi penghubung delapan daerah. Menurut Yasin, kendala utama dalam menuntaskan pembangunan jalur tersebut adalah pembebasan lahan. Salah satu daerah yang disebut masih banyak pekerjaan rumah untuk pembebasan lahan ini Kabupaten Trenggalek. Di mana anggaran yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan disebut sekitar Rp 200 miliar.

 

“Itu secara tanggung jawab memang kewajibannya (Pemkab) Trenggalek. Tapi, kalau dibebankan dengan keadaan fiskal Trenggalek yang seperti itu, saya kira berat. Maka pemprov nanti akan mencoba membantu,” ujar Yasin.

Selain Trenggalek, ada sejumlah daerah yang masih belum merampungkan pembebasan lahan untuk mendukung pembangunan jalur pansela, yaitu Kabupaten Lumajang, Jember, dan Banyuwangi. 

“Blitar sudah selesai. Malang enggak ada masalah. Tinggal Lumajang, Jember, sama Banyuwangi, dan itu pun enggak banyak. Banyuwangi sekitar Rp 37 miliar (untuk pembebasan lahan) dan saya yakin Banyuwangi mampu dengan kemampuan fiskal yang dimiliki,” ujar Yasin.

Yasin mengatakan, pembangunan jalur pansela Jatim ini diharapkan bisa rampung selambat-lambatnya lima tahun ke depan. Menurut dia, pemerintah pusat juga sudah berkomitmen untuk menganggarkan biaya konstruksi pembangunan jalan ketika masalah pembebasan lahan rampung.

“Kita ini berat kalau (jalur pansela) enggak segera diselesaikan. Disparitas selatan dan utara itu sangat luar biasa. Wilayah utara mampu memberikan kontribusi PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) 40 persen terhadap perekonomian kita, sedangkan selatan baru 16 persen. Jadi, jomplangnya luar biasa, padahal potensinya tidak kalah,” kata Yasin.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement