REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pertemuan tertutup berlangsung selama tiga jam lebih antara Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dan jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta di Balai Kota Yogyakarta, Kamis (4/12/2025). Pantauan Republika, pertemuan tersebut dimulai pukul 11.00 WIB dan berakhir sekitar pukul 14.30 WIB. Agenda ini membahas sejumlah isu strategis, terutama kondisi kritis Jembatan Kewek serta rencana penataan kawasan Malioboro yang rencananya akan diterapkan full pedestrian.
Dijumpai seusai pertemuan, Sultan HB X menyampaikan Jembatan Kewek sudah memasuki masa rentan sehingga perlu segera mendapatkan penanganan. Ia menyoroti ancaman kerusakan yang kian parah, terutama di tengah tingginya intensitas hujan yang dapat memicu longsor maupun melemahkan struktur jembatan.
"Harus diperbaiki," kata Sultan HB X kepada wartawan di Balai Kota Yogyakarta, Kamis (4/12/2025).
"Dalam konteks agar tidak membahayakan, (di bagian tengah -Red) kemungkinan tanah longsor, atau makin turun (kekuatan konstruksinya -Red), itu yang akan dilakukan," ucap Sultan.
Sultan mengatakan Pemda DIY telah mengajukan permohonan bantuan pendanaan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU), mengingat biaya rehabilitasi total mencapai angka signifikan. "Kami minta APBN, departemen, untuk bisa membiayai, yaitu PU. Tapi, kita sudah bisa menyelesaikan sampai pembiayaan, ya kan. Total (kebutuhan anggaran) Rp19 Miliar," ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, membenarkan kondisi Jembatan Kewek yang semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan kajian teknis, jembatan berusia lebih dari satu abad itu mengalami kerusakan serius pada bagian ujungnya.
"Yang sekarang itu kan Jembatan Kewek patah, di ujungnya ada patah, geser 3 senti, terbuka 3 senti, turun 10 senti. Sampai di bawahnya itu juga anjlok. Kekuatannya tinggal 20-30 persen," ujarnya.
Hasto menyampaikan bahwa Sultan HB X memberikan arahan tegas agar pemerintah kota mengambil langkah cepat demi keselamatan masyarakat. Langkah darurat akan segera diberlakukan Pemkot Yogyakarta, terutama menghadapi lonjakan mobilitas saat Natal dan Tahun Baru (Nataru).
"Salah satunya adalah menutup sebagian. Jadi, mungkin di situ hanya kita pulihkan lewat kendaraan kecil saja, sepeda motor dan sebagainya. Kendaraan lain yang berat-berat, tidak bolehkan," ujarnya.
Untuk jangka panjang, Hasto memastikan rehabilitasi total menjadi satu-satunya opsi, mengingat struktur jembatan yang sudah melemah dan usianya yang mencapai lebih dari 100 tahun. Kabar baiknya, koordinasi dengan Kementerian PU berjalan lancar, dan pendanaan pembangunan ulang telah mendapat lampu hijau.
"Alhamdulillah sudah disanggupi dari Kementerian PU senilai Rp19 Miliar untuk dialokasikan di tahun 2026. Kita langsung diberikan persetujuan cepat untuk kemudian diakuisisi oleh APBN," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika