Sabtu 12 Apr 2025 10:40 WIB

Soal Relokasi Parkir, Sultan HB X Minta Wali Kota Yogyakarta Kedepankan Empati

Hasto mengatakan sedang fokus pada pemetaan kebutuhan bagi para jukir yang terdampak.

Rep: Wulan Intandari/ Red: Fernan Rahadi

Foto: Wulan Intandari

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X berpesan kepada Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo untuk mengedepankan rasa empati dalam mengambil kebijakan termasuk relokasi yang belakangan santer terjadi di Kota Yogyakarta.

Diketahui, saat ini, ada sejumlah proses relokasi yang tengah menjadi sorotan yakni rencana relokasi tempat parkir Abu Bakar Ali (ABA) dan yang terbaru terkait penataan di kawasan Stasiun Lempuyangan. Sultan HB X meminta agar Kepala Daerah bisa memperhatikan bagaimana warga yang terdampak akibat adanya relokasi tersebut.

"Arahan dari Ngarsa Dalem, urusan seperti itu ya harus punya empati bagi warga terdampak," ujar Hasto, usai melakukan pertemuan tertutup dengan Sultan HB X di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Jumat (11/4/2025).

Hasto mengatakan relokasi pedagang dan juru parkir (jukir) yang terdampak pembongkaran tempat parkir Abu Bakar Ali (ABA) Malioboro masih dalam proses. Pihaknya sedang fokus pada pemetaan kebutuhan bagi para jukir yang terdampak.

“Kalau tentang tukang parkirnya itu kami baru mapping di Kota seperti apa,” kata dia.

"Kami akan membantu bagaimana dampak kalau tiba waktunya nanti. Arahan Pak Gubernur kami harus mempunyai empati kepada yang terdampak," ungkapnya.

Sementara terkait penataan kawasan Stasiun Lempuyangan yang akan dilakukan oleh PT KAI, Hasto menyebut dirinya sudah menerima aduan masyarakat terkait dengan permalasahan tersebut, sehingga dalam waktu dekat ini Pemkot Yogyakarta akan bersurat kepada Keraton agar bisa mengetahui duduk perkaranya.

Menurut Hasto, adanya jawaban dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat itu nantinya juga akan menjadi dasar bagi pemkot untuk mengeluarkan kebijakan. Agar kemudian ada solusi bagi kedua belah pihak. Baik itu warga yang selama ini menempati tanah maupun PT. KAI yang merasa memiliki hak untuk mengelolanya.

“Kalau sudah saya tahu atas hak tanah dari yang penjelasan Keraton nanti, maka saya baru bisa bersikap,” ucap dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika