REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Bandara Dewadaru Jepara dan Bandara Ngloram Blora akan menjadi bandara perintis. Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi mengatakan, khusus Bandara Dewadaru, ketika bertransformasi menjadi bandara perintis, hal itu memungkinkan wisatawan melakukan perjalanan ke Karimunjawa via udara.

"Kita juga akan membuka bandara-bandara perintis. Yang sekarang kita lakukan adalah di wilayah Karimunjawa, khususnya Dewandaru, dan Blora," kata Luthfi saat meninjau Bandara Dewadaru di Karimunjawa, Ahad (27/4/2025).

Menurut Luthfi, pembukaan bandara perintis akan menambah daya dukung pariwisata di Jateng. "Bahwa Karimunjawa merupakan pariwisata zona hijau yang sangat menarik bagi wisatawan mancanegara dan domestik," ujarnya.

Luthfi menambahkan, dia telah meminta Dinas Perhubungan Jateng agar segera mengomunikasikan tentang alur penerbangan. Pengumuman hendak dijadikannya Bandara Dewadaru sebagai bandara perintis dilakukan menjelang perhelatan International Karimunjawa Skydiving and Adventure (KISA) pada 7-11 Mei 2025. Kegiatan itu akan diikuti peserta dari hampir 59 negara. Penyelenggaraan KISA dinilai menjadi momentum tepat untuk mempromosikan Karimunjawa.

Dalam kunjungannya ke Bandara Dewadaru, Luthfi juga mengomentari tentang Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang yang kini kembali menyandang status bandara internasional. "Ini secara langsung akan menyiapkan Jateng sebagai pintu gerbang investasi," ujarnya.

Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang kembali menyandang status bandara internasional. Hal itu ditetapkan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi dalam Keputusan Menhub RI Nomor KM 26 Tahun 2025.

Dalam keputusannya, Dudy turut menetapkan Bandara S.M. Badaruddin II di Palembang dan Bandara H.A.S. Hanandjoeddi di Bangka Belitung sebagai bandara internasional. Keputusan atas penetapan tiga bandara internasional tersebut diteken pada 25 April 2025. Terkait Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang, sebelumnya ia sudah pernah menyandang status bandara internasional. Namun status tersebut dicabut lewat Keputusan Menhub RI Nomor KM 31 Tahun 2024.

Ikuti Whatsapp Channel Republika