REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Universitas Diponegoro (Undip) merespons perkembangan sosial-politik di Tanah Air pascaserangkaian aksi unjuk rasa di berbagai daerah pada akhir Agustus 2025 lalu. Undip menilai, jatuhnya korban jiwa dalam rentetan peristiwa tersebut menjadi luka bagi bangsa.

Dalam pernyataannya, Undip mengaku mengikuti perkembangan situasi sosial-politik di Tanah Air dengan keprihatinan. Khususnya terkait serangkaian demonstrasi baru-baru ini yang turut memakan korban jiwa. 

"Peristiwa ini menunjukkan betapa rapuhnya demokrasi jika tidak dijaga dengan kesabaran, kebijaksanaan, dan penghormatan pada hak asasi manusia," kata Undip dalam pernyataannya, Kamis (4/9/2025). 

Merespons perkembangan sosial-politik Tanah Air, Undip menyampaikan sikap dan seruan sebagai berikut:

1. Menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas korban jiwa dalam aksi demonstrasi. Kehilangan mereka bukan hanya duka bagi keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga luka bagi bangsa. Kami berdoa agar keluarga korban diberi ketabahan, dan semoga pengorbanan ini menjadi pengingat bagi seluruh elemen bangsa akan pentingnya menempatkan kemanusiaan dan keadilan di atas segalanya.

2. Mendesak aparat penegak hukum untuk senantiasa mengedepankan pendekatan persuasif, humanis, dan proporsional dalam menjaga ketertiban. Aparat negara bukanlah alat represi, melainkan pengayom rakyat. Tindakan kekerasan hanya akan memperdalam jurang ketidakpercayaan dan memperuncing konflik. Sebaliknya, pendekatan yang dialogis dan penuh empati akan memperkuat kepercayaan publik serta menjaga kehormatan institusi penegak hukum itu sendiri.

3. Menegaskan bahwa demonstrasi merupakan wujud kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi. Namun demikian, kami mengimbau agar aspirasi masyarakat disampaikan secara damai, menjunjung tinggi persaudaraan, serta menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan kekerasan maupun perpecahan, sehingga substansi aspirasi dapat tersampaikan dan diterima dengan baik.

4. Mengingatkan pemerintah dan DPR agar membatalkan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada keadilan, memperlebar kesenjangan antara elite politik dan rakyat, mengancam keberlangsungan demokrasi serta sistem masyarakat sipil, dan hanya menguntungkan kepentingan elite politik maupun kelompok oligarki. 

5. Mendorong pemerintah dan DPR untuk sungguh-sungguh mendengarkan aspirasi masyarakat serta melakukan pembenahan kebijakan secara terbuka, transparan, dan akuntabel demi terwujudnya demokrasi yang sehat dan berkeadilan.

"Dengan pernyataan ini, Universitas Diponegoro menegaskan kembali komitmennya untuk berdiri di garis depan dalam memperkuat demokrasi, menegakkan keadilan sosial, serta membangun peradaban bangsa yang bermartabat dan damai," kata Undip. 

Undip meyakini, kekerasan tidak akan pernah membawa bangsa Indonesia pada keutuhan. Dialog, penghormatan, dan keterbukaan adalah kunci untuk merajut kembali kepercayaan publik

"Seruan ini adalah ajakan untuk seluruh pihak; pemerintah, aparat, masyarakat sipil, maupun dunia akademik, agar menempatkan kemanusiaan di atas kepentingan politik sesaat. Hanya dengan demikian Indonesia dapat berdiri tegak sebagai bangsa yang adil, demokratis, dan bermartabat di mata dunia," kata Undip.

Ikuti Whatsapp Channel Republika