REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Pemerintah melalui Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, mengumumkan rencana menempatkan Rp200 triliun di bank dengan skema serupa dengan model pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan likuiditas dan mendukung kegiatan ekonomi.
Sebelumnya, pemerintah telah mengalokasikan Rp16 triliun kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mendukung Kopdes Merah Putih dan akan menambah Rp67 triliun pada 2026, sehingga total dukungan menjadi Rp83 triliun.
Menurut Febrio, dengan alokasi hingga Rp200 triliun, pemerintah menargetkan cakupan program yang lebih luas. Dana ini bisa berasal dari saldo anggaran lebih (SAL) dan saldo pembiayaan anggaran (SILPA) yang saat ini ditempatkan di Bank Indonesia.
Febrio menegaskan bahwa dana tersebut tidak boleh digunakan oleh bank untuk membeli surat berharga negara (SBN) atau Surat Berharga Rupiah Bank Indonesia (SRBI). “Kami tidak ingin bank menggunakannya untuk membeli SBN karena itu akan kontraproduktif. Kami sedang mempersiapkan regulasi untuk ini,” tegasnya.
Sejauh ini, Kementerian Keuangan masih menilai bank mana yang akan menerima dana tersebut, baik dari Himbara maupun bank swasta, serta jumlah yang akan ditempatkan di masing-masing bank.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan rencana menarik Rp200 triliun dana pemerintah dari Bank Indonesia untuk meningkatkan kinerja ekonomi. Ia mencatat bahwa lemahnya belanja pemerintah telah mengeringkan likuiditas dalam sistem keuangan, menghambat pertumbuhan ekonomi.
“Saya melihat sistem keuangan kita agak kering, itulah mengapa ekonomi melambat. Selama dua tahun terakhir, orang kesulitan mencari pekerjaan dan peluang lain akibat kesalahan kebijakan, baik moneter maupun fiskal. Saya percaya Kementerian Keuangan dapat berperan dalam mengatasi hal ini,” ujar Purbaya.
Ia menjelaskan bahwa dana pemerintah dapat digunakan untuk menyuntikkan likuiditas ke bank guna mendorong pemberian kredit yang lebih agresif. Sementara itu, percepatan belanja kementerian dan lembaga juga diperlukan untuk mendorong aktivitas ekonomi.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika