REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Puluhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang merupakan dapur penyedia makanan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Sleman ternyata belum ada yang mengantongi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Padahal, dapur-dapur tersebut sudah aktif menyajikan makanan bagi penerima manfaat program dari pemerintah pusat itu.

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Sleman, Tunggul Birowo mengungkapkan, hingga saat ini sebanyak 66 SPPG telah terdata aktif beroperasi di wilayahnya. Namun, tak satu pun dari mereka yang telah memenuhi standar kelayakan sanitasi dan kebersihan.

"Kalau informasinya yang kami pegang sampai hari kemarin itu baru 66 SPPG yang sudah operasional di Sleman. Nah, dari sebanyak itu memang belum ada satu pun yang punya Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi atau SLHS," ujar Tunggul saat dihubungi wartawan, Senin (29/9/2025).

Meski begitu, Tunggul menyampaikan saat ini sejumlah pengelola SPPG mulai berinisiatif mengurus sertifikat tersebut. Pemicunya adalah kekhawatiran publik setelah mencuatnya beberapa kasus keracunan makanan di sejumlah daerah.

Ia menyayangkan kurangnya koordinasi para pengelola SPPG sejak awal. Banyak yang langsung membuka dapur tanpa pemberitahuan ke pemerintah daerah.

"Setelah merebak kasus keracunan di mana-mana itu kan memang akhirnya tergerak untuk mengurus itu," ucapnya.

"Awalnya mereka langsung pelayanan, jadi kita pun nggak ngerti tahu-tahu, kayak tumbuh jamur musim hujan itu tahu-tahu sudah banyak. Nah terus kan di mana-mana kasus keracunan makanan kan akhirnya mau nggak mau, ini bikin masyarakat cemas, takut kan SPPG tumbuh di mana-mana tapi kok kayak nggak dikontrol. Kok kayak nggak dibina," ungkapnya menambahkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika