REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan, nilai kerusakan dan kerugian akibat banjir rob di sepanjang Pantai Utara (Pantura) Jawa Tengah (Jateng) sejak 2014-2023 mencapai Rp1,25 triliun. Hal itu diungkap Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, saat menghadiri rapat koordinasi kesiapsiagaan penanggulangan bencana di Gedung Gradhika Bakti Praja, Kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang, Selasa (18/11/2025).
"Dari kejadian 2014 sampai 2023, data yang kami dapatkan di BNPB, khusus rob Pantura, Rp1 triliun lebih selama ini kerugian yang ada," ungkap Raditya saat mempresentasikan data dan peta risiko bencana di Jateng.
Menurut Raditya, angka terkait kerugian dan kerusakan akibat banjir rob di Pantura Jateng diperoleh BNPB dari perhitungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB) Jateng. Dia mengungkapkan, penyumbang terbesar kerugian sebagian besar adalah dari hilangnya mata pencaharian.
"Kerugiannya kebanyakan di livelihood. Kemudian kalau kerusakan, itu biasanya tambak, adanya tanggul yang jebol, dan sebagainya. Ada perumahan juga yang kena, kantor pemerintahan kena," ucapnya.
Kerugian dan kerusakan akibat rob senilai Rp1,25 triliun terbagi ke 14 kabupaten/kota di Jateng. Kabupaten Demak menjadi daerah yang mengalami kerugian dan kerusakan terbesar, yakni Rp357 miliar. Posisi selanjutnya disusul Kota Pekalongan (Rp327 miliar), Kota Semarang (Rp148 miliar), dan Kota Tegal (117 miliar).
Nilai kerugian dan kerusakan di daerah lainnya berada di bawah Rp100 miliar. Untuk kategori ini, Kabupaten Pati menjadi daerah yang mengalami kerugian dan kerusakan terbesar, yakni Rp77 miliar. Posisi selanjutnya ditempati Kabupaten Rembang (Rp41 miliar), Pekalongan (Rp40 miliar), Kendal (Rp37 miliar), Kudus (Rp26,9 miliar), Batang (Rp26,2 miliar), Brebes (Rp21 miliar), Kabupaten Tegal (Rp13 miliar), Jepara (Rp12 miliar), dan Kota Tegal (Rp5 miliar).
Menurut Raditya, kerusakan atau kerugian skala kecil masih dimungkinkan untuk diatasi menggunakan dana desa. "Di BNPB juga ada instrumen dana hibah, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana (untuk membantu penanganan kerusakan akibat rob)," ucapnya.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan pembentukan Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa pada Agustus 2025 lalu. Badan tersebut bakal mengawal pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall di sepanjang Pantura Jawa. Proyek itu dinilai akan menjadi solusi banjir rob dan penurunan tanah di pesisir Pantura Jawa.
Berita TerkaitBerita LainnyaAdvertisementTerpopuler
AdvertisementRekomendasi
Rabu , 25 Mar 2026, 20:54 WIB![]()
10 Spot Ikonik dan Instagramable di Malioboro Gratis, Biar Fotomu Gak Itu-Itu Saja
Rabu , 25 Mar 2026, 16:49 WIBLebaran di Antara Perang dan Lobster
Rabu , 25 Mar 2026, 16:18 WIBBingung Parkir di Malioboro? Ini Daftar Lengkap Kantong Parkir Resmi Saat Lebaran
Rabu , 25 Mar 2026, 14:35 WIBKapospam Tugu Meninggal Dunia Saat Bertugas di Hari Terakhir Operasi Ketupat Progo 2026
Rabu , 25 Mar 2026, 11:37 WIBGubernur Jateng Melayat ke Kudus: Bambang Hartono Beri Kontribusi Besar untuk Indonesia
Advertisement