REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA -- Mulai 1 April 2021, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsosdalduk-KBPPPA) Kabupaten Purbalingga melakukan pendataan keluarga. Dalam kegiatan itu, Dinsosdalduk akan mengerahkan ribuan kader untuk melakukan pendataan.
''Kami akan melibatkan 1.653 kader untuk melakukan pendataan,'' jelas Sekretaris Dinsosdalduk-KBPPPA Kabupaten Purbalingga, Pandansari.
Menurutnya, pendataan yang dilakukan oleh ribuan kader tersebut akan dikoordinir oleh 239 petugas supervisor yang diambilkan dari petugas PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa).
''Secara keseluruhan, sasaran pendataan keluarga di Purbalingga tahun ini mencapai sekitar 309.113 Kepala Keluarga (KK). Sesuai rencana, pendataan keluarga ditarget bisa selesai selama dua bulan atau 31 Mei 2021,'' jelasnya.
Menurutnya, sesuai arahan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), pendataan keluarga lebih difokuskan untuk memotret kondisi keluarga di Indonesia sebagai acuan kebijakan pemerintah dalam pembangunan keluarga berkualitas.
''Ada tiga hal yang menjadi materi utama pendataan. Antara lain, mengenai jumlah anggota keluarga, pandangan keluarga terhadap program Keluarga Berencana (KB), dan materi yang menyangkut masalah pembangunan keluarga. ''Pendataan keluarga yang kami lakukan ini lebih bersifat mikro dibanding pendataan statistik lainnya,'' jelasnya.
Menurutnya, biaya pendataan bersumber dari DIPA Perwakilan BPPKB Purbalingga dan DAK Non Fisik dari Sub Bidang Keluarga Berencana. ''Untuk menyebarluaskan informasi mengenai pendataan ini, kami sudah mensosialisasikan melalui spanduk di tiap kecamatan dan media radio,'' kata dia.
Terkait pendataan ini, Bupati Dyah Hayuning Pratiwi mengimbau kepada seluruh masyarakat Purbalingga bisa mendukung program Pendataan Keluarga 2021. ''Berikan data secara tepat dan akurat pada petugas pendata, karena pendataan yang akurat akan menjadi kunci keberhasilan program pembangunan,'' ujarnya.
Ia juga meminta, agar pelaksanaan pendataan tetap memerhatikan protokol kesehatan, karena saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19. ''Baik petugas pendata maupun keluarga yang didatangi, tetap harus menerapkan protokol kesehatan,'' kata bupati.
Ikuti Whatsapp Channel Republika