REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Rencana relokasi pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Malioboro tidak hanya akan berpengaruh kepada pedagang. Namun, berbagai pekerjaan lainnya juga terancam terdampak jika relokasi tetap dilakukan.
Salah satunya pekerjaan pendorong gerobak di Malioboro yang membawa dagangan pedagang dari gudang ke lapak terancam hilang. Relokasi PKL tersebut direncanakan akan dimulai pada awal Februari 2022.
Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti mengklaim pihaknya sudah memikirkan jalan keluar terkait hal ini. Haryadi menegaskan, pihaknya tidak akan mengalihkan pekerjaan pendorong gerobak yang ada di Malioboro.
Namun, ia berdalih akan dilakukan pemberdayaan terhadap pada pendorong gerobak tersebut. Setidaknya, puluhan pendorong gerobak akan terancam kehilangan pekerjaan jika relokasi tetap dilakukan.
"(Dilakukan) Pemberdayaan, bukan pengalihan (pekerjaan), diberdayakan. Masih banyak sektor pekerjaan (lain) dalam konteks di Malioboro ini," kata Haryadi di Kompleks Balai Kota Yogyakarta, Senin (17/1).
Pihaknya juga melakukan pendataan terkait pendorong gerobak yang terancam kehilangan pekerjaan. Dengan begitu, pemberdayaan ini nantinya akan dilakukan berdasarkan data yang sudah dikumpulkan.
Selain itu, katanya. data dari panitia khusus (pansus) yang dibentuk DPRD Kota Yogyakarta untuk menangani permasalahan relokasi PKL Malioboro ini juga akan dimanfaatkan. Pansus ini baru saja dibentuk oleh DPRD Kota Yogyakarta, Senin (17/1).
"Makanya ada pansus, data-data (dari pansus) itu juga kita berdayakan. (Misalnya pendorong gerobak yang kehilangan pekerjaan) Jadi apa di sana, misalnya jadi penunjuk wisata (di Malioboro) atau (bekerja) di selter (lokasi PKL yang baru) dan lain sebagainya," ujar Haryadi.