Kamis 03 Feb 2022 16:38 WIB

Pendorong Gerobak Malioboro Terdampak Relokasi PKL Masih Terkatung-katung

Pendorong gerobak di Malioboro menggantungkan hidupnya dari PKL.

Rep: Silvy Dian Setiawan/ Red: Muhammad Fakhruddin
Warga yang tergabung dalam paguyuban pendorong gerobak PKL Malioboro melakukan aksi damai di depan Kantor Gubernur DIY, Yogyakarta, Senin (31/1/2022). Mereka menuntut Pemerintah Yogyakarta memberikan jaminan kerja bagi pendorong gerobak serta seluruh rakyat yang terdampak relokasi PKL Malioboro.
Foto: Antara/Andreas Fitri Atmoko
Warga yang tergabung dalam paguyuban pendorong gerobak PKL Malioboro melakukan aksi damai di depan Kantor Gubernur DIY, Yogyakarta, Senin (31/1/2022). Mereka menuntut Pemerintah Yogyakarta memberikan jaminan kerja bagi pendorong gerobak serta seluruh rakyat yang terdampak relokasi PKL Malioboro.

REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA -- Pendorong gerobak yang terdampak relokasi pedagang kaki lima (PKL) Malioboro masih terus berupaya meminta kejelasan nasib kepada pemerintah. Paguyuban Pendorong Gerobak Malioboro (PPGM) menilai tidak mendapat perhatian dari pemerintah sebagai pihak terdampak dari relokasi yang sudah dilakukan sejak 1 Februari 2022.

Hingga saat ini, pendorong gerobak masih terlantung-lantung karena kehilangan pekerjaan. Pasalnya, pendorong gerobak di Malioboro menggantungkan hidupnya dari PKL.

Baca Juga

Ketua PPGM, Kuat Suparjono mengatakan, pihaknya sempat ke Kantor Gubernur DIY untuk melakukan audiensi. Namun, pihak dari Pemda DIY tidak menemui pendorong gerobak.

"Paguyuban tidak putus asa berjuang sampai kita benar-benar mendapat jawaban dari pemda. Kemarin kita tidak ditemui karena ada pelantikan, kita akan coba lagi sampai kita ketemu dengan Pak Gubernur (DIY)," kata Kuat kepada Republika, Kamis (3/2).

 

Kuat menilai, pemerintah hanya fokus dengan relokasi PKL tanpa memberi perhatian kepada pihak terdampak lainnya, salah satunya pendorong gerobak. Padahal, kata Kuat, pendorong gerobak di kawasan Malioboro sudah lama mencari penghidupan dari PKL.

"Mereka fokus ke tempat relokasi, ke kelompok koperasi masing-masing (pedagang), tapi tidak melihat kelompok pendorong yang juga terdampak. Kita tidak satu tahun atau dua tahun (menjadi pendorong gerobak di Malioboro), ada yang sampai 27 tahun," ujarnya.

Pihaknya berharap agar pemerintah memberdayakan pendorong gerobak. Misalnya saja dengan memberi lapangan pekerjaan kepada pendorong gerobak di tempat baru yang ditempati oleh PKL.

Menurut Kuat, ada berbagai sektor pekerjaan yang dapat diisi oleh pendorong gerobak di lokasi baru yang ditempati PKL. Mulai dari tukang bersih, penjaga malam hingga tukang parkir.

Setidaknya, ada 91 pendorong gerobak yang terdampak relokasi PKL Malioboro. Namun, yang masuk dalam PPGM hanya 53 orang dari total tersebut.

Hingga saat ini, seluruh anggota PPGM belum mendapatkan pekerjaan baru yang tetap. Sebab, pekerjaan sebagai pendorong gerobak menjadi pekerjaan utama.

"Kita ingin pemerintah memperhatikan, kalau dapat pekerjaan apapun akan kita terima. Miris kalau melihat teman-teman (pendorong gerobak), apalagi yang tidak punya pekerjaan sampingan, susah untuk menghidupi anak istri," jelas Kuat.

Pihaknya juga sempat meminta jatah lapak jika tidak diberikan pekerjaan. Namun, jatah lapak di dua lokasi yang disiapkan hanya untuk PKL yang sudah terdaftar yakni di Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2.

"Kalau lapak tidak dapat, setidaknya diberi pesangon biar kita bisa nafas sedikit. Tapi jawaban dari pemerintah tidak ada anggaran dari APBD (untuk pendorong gerobak)," tambahnya.

Pihaknya juga sudah mendatangi DPRD DIY agar dapat memfasilitasi pendorong gerobak bertemu dengan Pemda DIY. Pihaknya juga masih terus meminta kejelasan apakah ada pemberdayaan yang dilakukan pemerintah terhadap pendorong gerobak.

"Relokasi tetap berjalan terus, penundaan tidak bisa dan tanggal 8 (Februari Malioboro) harus bersih. Komisi B DPRD DIY nanti ketemu dengan pemerintah, gubernur dan sekda, hasilnya kita harus bersabar (menunggu)," kata Kuat.

Pemda DIY tidak memberikan solusi terkait pendorong gerobak yang terdampak relokasi PKL di Malioboro. Namun, Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji, menyerahkan ke PKL agar memberdayakan kembali pendorong gerobak.  

"Yang paling pas ya yang mempekerjakan selama ini yang mempekerjakan (pendorong gerobak). Apa mereka (PKL) sudah tidak butuh lagi tenaga itu, karena tukang dorong itu bisa saja dia nanti yang akan ditugasi untuk sirkulasi stok misalnya," kata Aji.

Aji meminta agar PKL yang mendapat lapak di tempat baru relokasi untuk kembali mempekerjakan pendorong gerobak yang terdampak. Pendorong gerobak ini dapat diberdayakan untuk membantu PKL meskipun sudah ditempatkan di lokasi baru.

"PKL itu sekarang sudah tidak perlu tukang dorong gerobak, tapi kan masih memerlukan tenaga misalnya saja mengangkut dagangan dari gudangnya dia ke lapak yang sekarang ada. Stok (dagangannya) pasti ada di gudangnya masing-masing, saya kira bisa diberdayakan disitu," jelas Aji.

Sementara itu, Ketua Umum Paguyuban PKL Malioboro Ahmad Yani (Pemalni), Slamet Santoso menyebut agar pemerintah mengakomodir pendorong gerobak ini. Pasalnya, kata Slamet, di tempat yang baru tenaga pendorong gerobak tidak terlalu dibutuhkan oleh PKL.

"Saya kira (tenaga bantu untuk sirkulasi barang dagangan) bisa diatasi oleh masing-masing pedagang. Kondisi sekarang sebetulnya tidak lagi membutuhkan pendorong gerobak untuk keluar masuk gudang," katanya.

Menurutnya, pendorong gerobak tersebut dapat diberdayakan dengan diberikan pekerjaan di lokasi baru. Seperti tukang jaga malam, tukang bersih-bersih atau mendapatkan pekerjaan lain dari pemerintah di lokasi baru.

"Kami sudah komunikasi juga dengan pendorong yang tidak punya kerjaan lagi, kami mendorong agar diakomodir (oleh pemerintah) agar dipekerjakan sebagai cleaning service, pemeliharaan taman atau mereka bisa ditempatkan sebagai jaga malam, itu yang kami ajukan," tambahnya.

Yuk gabung diskusi sepak bola di sini ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement