REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Kelangkaan kontainer saat ini bukan lagi menjadi hambatan kegiatan ekspor ke luar negeri. Isu hambatan ekspor telah bergeser pada sulitnya mendapatkan tempat di kapal untuk mendukung pengiriman melalui laut.
Sehingga untuk mendapatkan slot tempat untuk pengiriman barang ekspor dengan kapal terus mengakibatkan biaya logistik menjadi semakin mahal dan ini menjadi hambatan bagi berbagai kegiatan ekspor.
Hal ini terungkap dalam acara BNI Regional Trade Forum bertema ‘Kelangkaan Logistik dan Kontainer’ yang digelar oleh Kantor Wilayah BNI Jawa Tengah, di Semarang, Senin (21/3/2022).
Terkait dengan persoalan ini, Wakil Gubernur (Wagub) Jateng, Taj Yasin Maimoen mengungkapkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng terus mencari sejumlah strategi sebagai jalan keluar guna membantu kelancaran kegiatan ekspor.
Di antaranya membantu memfasilitasi ekspor ke pasar-pasar non tradisional, termasuk juga mengkaji usulan kemungkinan diberikannya subsidi biaya logistik dan biaya angkutan laut untuk kegiatan ekspor di Jateng.
Menurut Taj Yasin, saat ini memang masih ada beberapa hal yang menjadi kendala bagi kegiatan ekspor dan salah satunya adalah naiknya biaya logistik.
“Bicara persoalan kelangkaan kontainer bukan lagi menjadi isu utama yang dihadapi pelaku ekspor, sekarang permasalahannya adalah ketersediaan ruang kapal akibat kondisi perdagangan global,” jelasnya, saat memberikan sambutan acara
Di sejumlah pelabuhan ekspor, lanjut wagub, mengalami ketidakcocokan ukuran dan tipe kontainer yang masuk untuk impor dan yang digunakan untuk ekspor.
Selain itu, adanya waktu tunggu yang lama di pelabuhan utama di negara-negara maju, juga terus mengakibatkan munculnya permasalahan baru, seperti terjadinya kongesti (penumpukan) barang ekspor.
Kondisi ini juga menyebabkan kapal tranportasi logistik tidak dapat beroperasi secara optimal dan frekuensi berlayar juga mengalami penurunan yang signifikan. “Ujung-ujungnya, hal ini juga menjadi penghambat proses ekspor," katanya.
Problem lainnya, masih lanjut Taj Yasin, juga menyangkut infrastruktur utama, seperti pelabuhan muat yang kurang memenuhi syarat untuk berlabuhnya kapal-kapal besar. Hal ini juga akan memengaruhi pengiriman langsung menjadi tidak maksimal.
“Persoalan-persoalan ini memang menjadi perhatian pemprov karena sangat berpengaruh pada kinerja ekspor Jateng,” tegasnya.
Tidak hanya itu, masih jelas wagub, biaya logistik juga dipengaruhi alokasi peti kemas kosong oleh main line operator (MLO) yang mayoritas masuk ke pelabuhan di Jakarta dan Surabaya, belum lagi dengan naiknya harga bahan bakar minyak (BBM).
Maka untuk mengatasi persoalan-persoalan itu, Pemprov Jateng juga meminta kepada pemerintah pusat untuk memberikan perhatian dan bisa mengurai persoalan ini dengan membuka ruang dialog bersama pihak-pihak terkait.
“Tujuannya agar dapat diperoleh kesepakatan mengenai penetapan batas tarif atas dan bawah untuk biaya logistik bagi kegiatan ekspor,” ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika