REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) akan menjadikan penerapan sistem resi gudang (SRG) kedelai di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai percontohan untuk mendongkrak produksi kedelai secara nasional.
"SRG kedelai di DIY adalah yang sudah berhasil sehingga kemudian sekali lagi kita bisa meniru dan kita jadikan pilot poject," kata Bantuan Deputi (Bandep) Lingkungan Strategi Regional Wantannas Marsekal Pertama TNI Sugeng Wiwoho seusai audiensi Wantannas dengan Gubernur DIY dan jajaran OPD DIY di Gedhong Pracimasana, Kepatihan, Yogyakarta.
Sugeng menuturkan resi gudang kedelai yang berada di Kabupaten Bantul, DIY, adalah salah satu yang sudah beroperasi dengan baik dari 123 SRG di Indonesia. "Ada 123 SRG yang sudah tersebar di Indonesia. Tapi, yang jalan itu sekitar 40 persen," kata dia.
Dengan mengoptimalkan SRG, ia meyakini produksi kedelai di DIY mampu berkontribusi menutup kebutuhan konsumsi kedelai di Indonesia ditambah dengan produksi kedelai di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, serta daerah lain di luar Jawa.
Menurutnya, optimalisasi pertanian kedelai di DIY memiliki keunggulan karena dapat bekerja sama dengan para akademisi sektor pertanian dari Universitas Gadjah Mada (UGM).
Untuk memenuhi kebutuhan kedelai di Indonesia, Sugeng mengakui bahwa impor kedelai belum bisa dihindari dengan persentase mencapai 80 persen.
"Ya 80 persen ini masih impor, yang lainnya hanya untuk kecap. Nah yang untuk dikonsumsi ini masyarakat belum menyadari bahwa tiap hari kita makan tahu tempe, tapi kita belum bisa menanam sendiri," ujar dia.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menuturkan soal ketahanan pangan, DIY selalu mengeluarkan kebijakan yang bukan sekadar bertujuan untuk bertahan, tapi mencapai kedaulatan pangan.
Kebijakan tersebut setidaknya membuat DIY mampu mencukupi kebutuhan pangannya sendiri. "Untuk menjaga suplai bahan pangan, kami menjaga luas lahan pertanian. Kami punya program mempertahankan minimal 35 ribu hektare lahan pangan selain padi di DIY," katanya.
Pemda DIY, menurut Sultan, siap mengoptimalkan penerapan SRG demi kemandirian pangan di daerah. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan ini bertujuan agar harga tidak fluktuatif dan tetap bisa menghasilkan pangan yang cukup untuk masyarakat DIY sendiri.
"Selanjutnya, selain harga komoditas, tantangan yang kami hadapi ialah pengembangan pengolahan produk pertanian untuk meningkatkan nilai tambah dan stok bahan pangan," ujar Sultan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika