REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menerima alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2023 sebesar Rp 1,188 triliun. TKD diterima ketika Wali Kota Malang, Sutiaji, menghadiri penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi TKD Tahun Anggaran 2023 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
Usai menerima alokasi tersebut, Sutiaji menegaskan kesiapan untuk mengoptimalkan anggaran sesuai fokus yang telah ditentukan. Dia tak menampik jumlah anggaran yang diterima sedikit lebih tinggi dari RAPBD yang proyeksinya Rp 1,13 triliun. "Sesuai arahan Bapak Presiden dan juga Ibu Gubernur, kita akan dorong fokus pemantapan pemulihan ekonomi dan kesejahteraan," kata pria berkacamata ini.
Menurut dia, hal tersebut dilandaskan pemahaman bahwa APBN dan APBD adalah instrumen untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia. Hal ini terutama di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut pada tahun depan. Sebab itu, akuntabilitas pemanfaatan anggaran harus terus ditingkatkan.
Sutiaji menegaskan, uang rakyat itu harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Hal ini harus dilakukan terlebih akuntabilitas Kota Malang sudah dinilai level A pada tiga tahun berturut-turut. Oleh karena itu, hal tersebut harus dijaga dan ditingkatkan.
Sementara itu, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dalam arahannya, meminta adanya penguatan sinergi demi melahirkan signifikansi produksi. Hal ini akan melahirkan percepatan target pembangunan, baik fisik, sumber daya manusia, ekonomi, dan sosial budaya yang berujung pada kesejahteraan.
Menurut dia, kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama yang dapat dilakukan dengan melakukan program belanja pendidikan dan kesehatan untuk pembangunan sumber daya manusia. Kemudian juga untuk penguatan hilirisasi industri, pertumbuhan ekonomi berkesinambungan, dan program lainnya.
Khofifah menilai hal tersebut selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo bahwa APBN 2023 difokuskan kepada enam hal. Pertama, penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) lalu akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi.
Keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN). "Kelima, revitalisasi industri. Keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi," ujar Khofifah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika