REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Kabupaten Brebes menjadi salah satu daerah yang sempat mendapatkan perhatian khusus pemerintah pusat pada 2019, karena angka kemiskinan ekstrim yang masih tinggi di Jawa Tengah.

Langkah-langkah untuk menekan angka kemiskinan ekstrim di kabupaten yang berada di wilayah pantura barat Jateng ini terus digenjot secara ‘keroyokan’ melalui kolaborasi berbagai stakeholder.

Upaya ini diklaim efektif setelah angka kemiskinan di Brebes, menunjukkan penurunan. “Di akhir 2022 lalu, angka kemiskinan di Brebes tercatat 16,05 persen,” ungkap Wakil Gubernur (Wagub) Jateng, Taj Yasin Maimoen, di Semarang.

Artinya, kata wagub, angka kemiskinan di Brebes sudah mengalami penurunan sebesar 1,38 persen, jika dibandingkan 2021. “Saya rasa ini hasil gotong-royong selama ini, sebagai langkah untuk membantu menurunkan angka kemiskinan di Brebes. Kita ‘keroyok’ bersama-sama,” tambah Taj Yasin.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng, lanjutnya, menginginkan jumlah itu bisa diturunkan lebih banyak lagi. Salah satunya dengan mempertajam program Satu OPD Satu Desa Dampingan.

Program yang sudah berjalan tersebut harus terus dipertajam dan digencarkan lagi, agar persentase angka kemiskinan di Brebes dapat terus ditekan seminimal mungkin dalam beberapa tahun ke depan.

Wagub menambahkan, Brebes merupakan kabupaten yang mendapat perhatian pemerintah pusat sebagai salah satu wilayah miskin ekstrim 2019. Berdasarkan laporan, saat ini terdapat sekitar 290 ribu jiwa yang masuk kategori miskin di Brebes.

Dari jumlah ini, warga yang masuk kategori kemiskinan ekstrim jumlahnya masih mencapai 28.395 jiwa. Gubernur Jateng juga sudah memberikan instruksi agar lima kecamatan di Brebes yang perlu mendapatkan perhatian khusus dan dikelola secara intensif.

Mulai dari validasi data, program percepatan penanganan kemiskinan, sampai dengan eksekusinya. “Sehingga upaya untuk mempertajam penurunan angka kemiskinan tersebut akan optimal,” tegas Taj Yasin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika